Foto: elsam.or.id

Kasus pencemaran nama baik mencatat jumlah yang tinggi, sebanyak 4.656 kasus di tangan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Bareskrim Polri sepanjang periode Januari hingga November 2020. Sayangnya kasus ini cenderung menjerat pengkritik.

Lebih dari 4 ribu kasus yang terjadi dibagi ke dalam 15 jenis kejahatan dan kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus. Pada tahun 2021, laporan kasus pencemaran nama baik semakin bertambah dan rentan menjerat masyarakat sipil, aktivis pejuang HAM, jurnalis hingga akademisi. 

Sebut saja kasus yang baru-baru ini menimpa Founder dari Firma Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar dan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftachul Choir yang dilaporkan terkait dengan pencemaran nama baik. 

Selain itu kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dinyatakan bersalah atas kasus pencemaran nama baik karena menyampaikan kritik di grup WhatsApp pada tahun 2019.  

Meika Arista, Praktisi Hukum dari Firma Hukum dan HAM Lokataru mengatakan bahwa pelaporan yang diajukan merupakan bentuk respon anti-kritik yang tidak seharusnya dilakukan.

“Hal ini menunjukan seolah pemerintah tidak mau menerima kritik langsung dari rakyat maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya.” ungkap dia kepada tim Hakasasi.id

Jumlah kasus pengaduan atau pelaporan pencemaran nama baik terus bertambah dan kerap menjerat masyarakat sipil dan membahayakan kebebasan berekspresi. 

Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan masuk ke dalam kategori penghinaan yang termaktub dalam BAB XVI dari pasal 310 dan 318 KUHP. 

Pasal 310 ayat (1) berbunyi, “Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 

Secara yuridis, pencemaran nama baik masuk dalam delik aduan atau pengaduan dan pelaporan yang hanya bisa dilakukan oleh korban atau orang yang merasa dihina dan tidak bisa diwakilkan. 

Dalam hukum pidana Indonesia pencemaran nama baik dibagi menjadi 6 macam, yakni: Penistaan Pasal 310 ayat (1), Penistaan Dengan Tulisan Pasal 310 ayat (2) KUHP, Fitnah dalam pasal 311 KUHP, Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP, Tuduhan Perbuatan Secara Fitnah Pasal 318 KUHP. 

Pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas “pencemaran nama baik” di media sosial yang diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 hingga Pasal 37.  

Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan jika keberlakuan dan tasfir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut. 

Lebih lanjut, Meika mengatakan hadirnya UU ITE sebetulnya adalah jawaban atas perkembangan zaman yang menyempurnakan pasal 310 yang masih bersifat konvensional. 

“Hadirnya pasal itu sebetulnya sudah benar, namun sikap pemerintah dan penegak hukum yang menyalah artikan pasal tersebut dan melaporkan masyarakat adalah hal yang salah.” tutup dia