International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkan status komodo dari yang awalnya vulnerable (rentan) menjadi endangered (terancam punah). Aktivis menilai pembangunan pemerintah yang serampangan akan mempercepat punahnya komodo.

Lembaga konservasi tersebut menilai jika komodo akan semakin rentan dengan adanya krisis iklim. Naiknya temperatur dunia dan meningginya permukaan laut diperkirakan akan mengurangi habitat komodo sebanyak 30% dalam waktu 45 tahun kedepan.

IUCN juga memperingatkan meski memang jumlah komodo di dalam kawasan konservasi masih dalam jumlah yang stabil, Komodo di luar area konservasi berada dalam ancaman kehilangan habitatnya akibat perbuatan manusia. 

Venan Haryanto, peneliti lembaga Sunspirit, menyatakan jika pemerintah masih melanjutkan pembangunan pariwisata seperti saat ini justru akan semakin mempercepat punahnya komodo. Meski jumlah komodo dilaporkan stabil, tetapi lingkungan hidupnya kini terancam pembangunan.

Pemerintah justru seharusnya lebih mendukung usaha-usaha konservasi. Misalnya dengan memberikan pendanaan lebih kepada Taman Nasional Komodo atau meningkatkan fasilitas yang ada di kawasan konservasi dan mengatur ekspansi kunjungan wisatawan.

Ia mengapresiasi peringatan IUCN menaikan status komodo menjadi terancam punah. Menurutnya hal ini senada dengan aspirasi warga yang selama ini terus gencar mengatakan komodo kini terancam bahaya.

“Setelah tiga kekuatan besar yakni perlawanan publik, peringatan UNESCO, dan release IUCN, keterlaluan sekali jika pemerintah tidak sadar akan bertubi-tubinya kepedulian publik atas konservasi di TN Komodo,” kata Venan.

Meski demikian, ia menganggap seharusnya IUCN harusnya lebih menjelaskan bahwa alasan naiknya tingkat kepunahan tidak berhenti dalam alasan saintifik. Tapi juga dihubungkan dengan pembangunan di Pulau Komodo yang juga mempercepat laju perubahan iklim.

Tuva Alita, peneliti Lokataru Foundation juga menilai bahwa pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan TN Komodo sudah menyalahi semangat konservasi sejak awal.

“Sudah salah dari awal, kawasan taman nasional yang tidak boleh ada kegiatan bisnis kemudian diubah undang-undangnya jadi diperbolehkan ada kegiatan pariwisata. Dimana orang-orang pasti akan banyak yang datang kesana. Sementara yang kita tahu komodo juga tidak bisa hidup di antara banyak orang. Banyaknya manusia yang datang ke Pulau Komodo akan mempengaruhi sifat atau perilaku komodo itu sendiri,” kata Tuva.

Ia juga menambahkan rencana pemerintah untuk membuat TN Komodo seperti objek wisata safari di Kenya bukanlah hal yang baik untuk komodo. Pemerintah harus mengerti perbedaan karakteristik hewan yang ada di Kenya dengan sifat komodo yang bersifat penyendiri.

“Meski memang wisata safari seperti di Kenya telah berhasil menurunkan tingkat perburuan liar Bukan berarti hal serupa bisa dilakukan untuk komodo. Kita harus ingat bahwa permasalahan komodo bukanlah perburuan liar melainkan bagaimana kita menjaga mereka dapat tetap hidup di habitatnya,” ucap Tuva.