Foto: Solopos

Berkali-kali pembentangan poster saat kunjungan presiden berujung penangkapan. Bahkan isi poster bukan melulu protes tetapi permintaan tolong. Kebebasan berekspresi pun kian dibungkam.

Penangkapan 10 mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah, pada Senin lalu (13/9) menjadi penangkapan pamungkas atas aksi menyuarakan aspirasi. Isi poster itu bukan protes, bahkan dimulai dengan kata ‘tolong’.

Poster yang dibentangkan tertulis “Pak tolong benahi KPK” dan “Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu”

Penangkapan sebelumnya terjadi di Blitar pada 7 Agustus lalu saat mobil presiden melintas menuju makam Bung Karno. Kala itu seorang pria membentangkan poster bertuliskan ‘Pak Jokowi Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar’.

Delpedro Marhaen, Perwakilan dari Blok Politik Pelajar (BPP), menyebutkan rangkaian penangkapan ini terjadi berulang sejak masa pandemi. Pemerintah alergi dengan semua aspirasi, bukan hanya pada kritik.

“Dari peristiwa ini kita bisa liat ada ketakutan dan kepanikan di rezim ini. Dimulai dari mural sampai poster yang sudah begitu sopan dianggap sebagai ancaman.” ungkapnya

Selain itu, menurut dia kejadian yang terjadi bertolak belakang dengan ucapan Presiden. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat berpesan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan demokrasi dan mengkritik asal dilakukan asal sopan.

Manajer Program Lokataru, Mirza Fahmi mengatakan jika kasus penangkapan ini semakin memunculkan kekhawatiran karena berkaitan dengan terberangusnya kebebasan berekspresi di Indonesia.

“Parameter yang dipakai untuk melakukan penangkapan tidak jelas dan pemerintah seolah berusaha terus mendikte masyarakat dengan alasan beragam, seperti ga boleh menulis satire karena tidak sopan dan sekarang bikin poster juga diciduk,” ungkap dia kepada tim Hakasasi.id

Menurut Mirza, apa yang dilakukan oleh pemerintah menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil. Semua peristiwa yang terjadi seolah menunjukan bahwa pemerintah ingin menyematkan “kesakralan” anti-kritik dalam posisi mereka.

“Seharusnya pemerintah, khususnya presiden adalah sasaran kritik dari semua pihak dan tidak boleh berlindung di balik aparatur negara.” tambah dia

Lebih lanjut, Mirza mengatakan jika tidak tanduk aparat semakin memperburuk keadaan demokrasi Indonesia. Aparat seolah merepresi masyarakat dan membungkam kritik yang bermunculan dengan dalil melindungi kehormatan pemerintah dan presiden.

Selama tahun 2020, Amnesty International Indonesia mencatat 132 kasus pelanggaran hak dan kebebasan berekspresi yang dialami sejumlah kelompok masyarakat. Deretan kasus represi dan kriminalisasi masyarakat semakin bertambah di tahun 2021.

Polresta Surakarta membantah telah melakukan penangkapan dan mengaku hanya memberikan pengertian mengenai tata cara menyampaikan pendapat yang benar. Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan meskipun menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, namun masyarakat harus menaati tata cara yang harus dipatuhi.

“Seharusnya adik-adik memberitahu kepada Polri terkait agenda dan materi yang disampaikan, jadi Polri bisa memberi pengamanan terhadap agenda itu.” ujar dia.

Namun BEM UNS sendiri menganggap alasan polisi hanya dalih. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden BEM UNS Zakky Musthofa, menganggap polisi bertindak berlebihan. Kalau cuma mengajari berpendapat seharusnya polisi sekedar menegur, tak perlu menggelandang rekannya ke kantor polisi.