Foto: Koreri.com

Masyarakat adat tak memiliki perlindungan apapun untuk mempertahankan tanahnya. Pembahasan RUU Masyarakat Adat pun hingga kini masih gelap.

Sudah 53 tahun tiga masyarakat adat Tsinga, Wa Banti, dan Aroanop (Tsingwarop) mengalami perampasan hak. Kuasa Hukum Forum Masyarakat Adat Tsingwarop dari Kantor Hukum Lokataru, Nafirdo Ricky, mengatakan ada tiga hal yang diduga menimbulkan pelanggaran HAM akibat aktivitas PT. Freeport Indonesia di Papua sejak tahun 1967.

Dugaan perampasan hak dan pelanggaran HAM terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti perampasan tanah ulayat masyarakat adat Papua, khususnya tanah ulayat masyarakat adat Tsinga, Wa Banti, dan Aroanop.

Diikuti dengan kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di wilayah adat Tsingwarop. Muasal kerusakan adalah pembuangan tailing atau residu hasil penambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia di sungai-sungai yang selama ini digunakan sebagai sumber mata air bagi masyarakat adat.

Lalu, terkait peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan di tahun 2013 yang menyebabkan tewasnya 28 pekerja PT. Freeport Indonesia.

Namun upaya untuk menuntut hak adat ini selalu kandas. Terakhir, Forum Masyarakat Adat Tsingwarop melaporkan PT. Freeport Indonesia ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM selama 53 tahun pada Maret lalu. Tetapi kejelasan nasib hak mereka masih belum jelas.

Tsingwarop hanya satu dari sekian banyak kisah terampasnya hak masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat sepanjang 2020. Sebanyak 39.059 orang masyarakat adat dan 18.372 keluarga menjadi korban.

Selama ini absennya RUU Masyarakat Hukum Adat mempersulit penyelesaian konflik-konflik yang berhubungan dan melibatkan masyarakat adat. Pada tahun 2013 RUU ini telah masuk ke dalam program legislasi Nasional dengan status prioritas. Organisasi masyarakat sipil terus mendesak agar RUU ini segera disahkan. Namun UU itu kini nasibnya kembali terbengkalai di DPR.

Kini masyarakat adat semakin rentan mengalami konflik, kriminalisasi, intimidasi hingga perampasan hak. Padahal dalam RUU Masyarakat Hukum Adat terdapat isu-isu yang berhubungan dengan keadilan dan HAM.

“Ada banyak isu yang terkoneksi dengan masyarakat adat, seperti lingkungan hidup, perempuan, sumber daya dan hal-hal lainnya,” ungkap Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik dalam diskusi daring berjudul 14 Tahun UNDRIP Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (13/9)

Menurutnya masyarakat adat masih jadi kelompok yang terpinggirkan walau sudah ada sebelum lahirnya republik ini.

Setidaknya sampai saat ini ada enam hak masyarakat adat yang terus menerus dilanggar, seperti Hak atas Wilayah Adat, Hak atas Budaya Spiritual, Hak Perempuan Adat, Hak Anak dan Pemuda Adat, Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak atas FPIC (Free, Prior, Informed Consent).

Selain itu, menurut Erasmus, tak hanya hukum yang mendiskriminasi masyarakat adat, pandangan masyarakat umum terhadap masyarakat adat pun menjadi bentuk diskriminasi yang telah menyebar.

“Dalam masyarakat umum muncul pandangan untuk masyarakat adat, seperti primitif dan tidak memahami mengenai peraturan negara. Kenyataannya, masyarakat adat jarang tersentuh pemerintah, mereka akan mendapat perhatian terjadi sebuah konflik.” tambahnya.

Nining Elitos, Ketua Umum Serikat Buruh KASBI mengungkap semenjak terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, masyarakat adat dianggap menghambat investasi dan pembangunan.

Nining juga mengungkap jika saat ini terdapat upaya untuk mengkontraksikan kaum buruh dengan masyarakat adat. “Buruh dan masyarakat sengaja dibenturkan, padahal keduanya memiliki kesatuan yang tidak bisa dipecahkan.” ungkap dia.