Pembangunan Jembatan Air Kali Baleha, di Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, mandek bertahun-tahun. Warga lelah bertaruh nyawa untuk beraktivitas. Mereka tak bisa kemana-mana.

Onggokan beton di ujung jalan penghubung Desa Baleha menyimpan harapan warga. Seharusnya beton itu menopang jalan yang melintang di atas Sungai Baleha dan menjadi penghubung desa itu dengan desa-desa lain di Kecamatan Sulabesi. Namun sudah setahun sejak pekerja mulai mengaduk semen beton, Jembatan Air Kali Baleha tak kunjung selesai. 

Proyek tahap satu pembangunan jembatan air kali baleha sudah mulai dikerjakan dengan anggaran Rp 3,3 miliar oleh CV. Kharisma Karya kemudian tahap II dengan nilai Rp 7,2 miliar yang dimenangkan PT Pelangi Persada Nusantara. Namun sejak pembangunan tahap satu jembatan di kali Baleha ini dari tahun 2020 hingga kini telah terhenti. 

Terhentinya proses ini membuat masyarakat tak bisa beraktivitas. Sungai Baleha sangat lebar dan menjadi satu ancaman yang menakutkan bagi warga saat musim hujan. 

Amin Yakseb, warga Desa Baleha, pernah menjadi saksi ganasnya Sungai Baleha yang mengalir di desanya. Kala itu musim penghujan di tahun 2008, seorang warga nekat menyeberang. Air sungai menghanyutkannya hingga ditemukan mati. 

Pengalaman itu membekas, tak hanya bagi Amin, bagi seluruh warga desa. Mereka bergidik ketika harus berhadapan dengan sungai itu setiap musim penghujan. Tak ada jembatan satu pun melintang di atas kali itu yang bisa menghubungan Desa Baleha dengan desa lainnya. 

Jembatan itu merupakan penghubung ke desa-desa lain seperti Desa Sama, Fatkauyon, dan Wailia untuk melancarkan aktivitas transportasi darat, pejalan kaki bahkan melancarkan perputaran ekonomi. Selain itu Jembatan Air Baleha juga menjadi aset penghubung ke tempat wisata (Pantai Waka) yang menjadi sentral wisatawan masyarakat Kepulauan Sula. 

Romansa Upara, Mahasiswa asal Desa Baleha, mengaku masyarakat sangat dirugikan karena saat hujan tiba, permukaan Sungai Baleha sangat tinggi. Anak-anak tak bisa sekolah dan warga tak bisa beraktivitas sama sekali. 

Masalah Jembatan Baleha perlu perhatian khusus dari pemerintah karena menjadi jantung transportasi untuk masyarakat setempat. Negara sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan ratifikasi ICESCR ke dalam UU No 11 Tahun 2015 sebagai bentuk pemenuhan Hak Ekosob. 

Pembangunan jembatan seharusnya memperlancar pertumbuhan perekonomian sebuah bangsa; pemerataan perekonomian; kelancaran lalu lintas; pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah dan sebagainya. Adanya jembatan atau jalan raya juga memiliki fungsi sebagai penghubung; keamanan sebuah bangsa dapat lebih merata; pertukaran budaya antar daerah dan mempercepat aktivitas masyarakat di wilayahnya.

Aksi demonstrasi atas mandeknya pembangunan jembatan ini pernah dilakukan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Sulabesi Timur (IPMST) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Malut pada Agustus lalu. Mereka mempertanyakan kejelasan pelaksanaan proyek kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus. Namun tak ada jawaban hingga kini. 

Riset Lokataru