Polemik penggunaan Ivermectin untuk menangani pasien Covid-19 tenggelam begitu saja. Padahal pejabat yang merekomendasikan obat cacing itu bisa dijerat pidana.

Rekomendasi dan distribusi obat secara sembarangan, termasuk Ivermectin, dapat diancam pidana. Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur keamanan, khasiat, dan aksesibilitas sediaan farmasi. Tak hanya itu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menjelaskan UU itu juga melengkapi ancaman pidana atas rekomendasi dan distribusi serampangan obat-obatan tanpa standar dan mutu teruji. Ancaman pidana ini termuat dalam Pasal 196 di perundangan yang sama.

“Mempromosikan obat yang standar dan mutunya belum teruji, itu ada sanksi pidana. Dalam Pasal 196 UU Kesehatan, terdapat ancaman pidana 10 tahun denda 1 milyar. Kenapa kok bisa sampai sedemikian berat? Karena kaitannya dengan nyawa.” ungkap dia dalam diskusi daring ‘Menakar Persoalan Promosi, Distribusi dan Efektivitas Ivermectin untuk Pasien Covid-19’ pada Kamis (9/9).

Ancaman pidana dapat mengenai pihak-pihak yang membuat testimoni atau mempromosikan obat yang standar dan mutunya belum teruji ataupun mendapatkan izin.

Aparat penegak hukum seharusnya bertindak sigap menangani polemik Ivermectin dengan perundangan ini sebagai upaya memberantas hoax dan mencegah disinformasi. Pejabat negara yang terlibat pun harus ikut diproses secara hukum.

“Kita mengedepankan prinsip negara hukum. Pertama, menjamin keamanan masyarakat. Kedua membatasi fungsi kewenangan negara. Jangan sampai kewenangan di masa darurat dipergunakan secara sewenang-wenang,” ucap Fachrizal.

Pada 11 Juni lalu, HKTI Jawa Tengah mengaku menerima obat Ivermectin sebanyak 600 pack untuk Kota Semarang dan 2.500 pack di Kudus. Distribusi untuk HKTI ini diprakarsai oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Kala itu Kudus tengah mengalami lonjakan kasus penularan Covid-19 karena tingkat mobilitas di kabupaten itu meningkat saat lebaran.

Moeldoko sendiri mengakui melakukan pengiriman itu. Bahkan ia merekomendasikan penggunaannya dan menceritakan kemanjuran obat ini untuk menangani Covid-19.

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Zullies Ikawati, mengungkapkan penggunaan Ivermectin secara serampangan dapat menyebabkan overdosis dan hipertensi. Kasus semacam ini banyak terjadi di Amerika Serikat. Obat ini lebih banyak diperuntukan untuk membasmi parasit dalam tubuh hewan.

“Entah bagaimana sampai muncul perbincangan bahwa obat ini sudah menjadi obat pencegah Covid-19, padahal BPOM mengeluarkan izin edar sebagai obat parasit,” ungkap dia.

Senada dengan Zullies, Ahli Kesehatan Biologi Molekuler Universitas Yarsi, Ahmad Rusdan mengatakan bahwa cara masyarakat memahami fungsi obat berbeda dengan para ahli kesehatan.

“Semisal ada pakar yang menceritakan bahwa sebuah ramuan atau zat sudah efektif, maka masyarakat langsung memakai. Ini semua dinamakan power of testimony.” tambah dia

Dia pun menambahkan jika saat ini kepercayaan masyarakat sudah beralih dan tidak lagi berdasarkan kepakaran, tapi “siapa yang berbicara” dan seberapa dikenalnya orang tersebut dalam lingkungan masyarakat.

Peneliti Griffith University sekaligus kolaborator LaporCovid-19, Dicky Budiman, mengatakan pemerintah harus bisa berpikir kritis terlebih saat melakukan komunikasi karena masyarakat terjebak dalam informasi yang tidak utuh. Kebijakan ataupun perilaku pejabat tanpa dasar ilmu pengetahuan dalam mengatasi pandemi mempertaruhkan keselamatan masyarakat.

Selain itu perilaku semacam ini juga pemborosan anggaran pemerintah sendiri karena sia-sia. Ia menekankan pentingnya melakukan transparansi.

“Sampai sekarang masih banyak yang belum bisa membedakan data valid dan reliabel. Padahal kita masih menghadapi ancaman-ancaman lain, jangan sampai kita terjebak dan membeli obat-obat yang tidak berguna.” tambah dia.