Status pelanggaran berat atas pembunuhan Munir Said Thalib menjadi jalan untuk menjerat aktor intelektual.

Kasus pembunuhan Munir bakal memasuki masa daluwarsa tahun depan. Sepanjang 13 tahun kasus ini berjalan, dalang pembunuhan belum terungkap. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Rezaldi menyebutkan kebuntuan pengungkapan dalang pembunuhan Munir menguatkan dorongan mengubah status kasus menjadi pelanggaran HAM berat. 

“Dengan ditetapkannya atau dikategorikan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu bisa diungkap secara tuntas terkait kasus ini,” kata Andi dalam NgeHAMtam bertema ‘Rasa Takut Bikin Kecerdasan Tumpul, Cak Munir Di Mata Aktivis Kontras’, yang tayang pada Kamis (9/9).

Penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat bisa memberi celah untuk menjerat aktor intelektual yang hingga kini belum lunas dibawa ke ranah hukum. Pasalnya, kasus Munir kini menjelang masa kadaluarsa bila hanya menggunakan pidana biasa.

Kontras dan sejumlah lembaga lain yang tergabung dalam Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) pada September 2020 lalu telah memberi masukan berupa legal opinion kepada Komnas HAM untuk menetapkan  kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM pun menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim yang bertugas mengkaji kelaikan kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, kini koalisi masih menunggu hasil kajian Komnas HAM.

Seandainya Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, penuntasan masih menempuh jalan terjal. Komnas HAM masih perlu menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Setelah dari Kejaksaan Agung, baru kasus digulirkan kepada presiden dan DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

“Agar bisa mengungkap atau menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara tuntas, lingkaran kekuasan harus dibersihkan dulu orang-orang yang punya masalah di masa lalu,” kata Andi.

Selama 17 tahun berlalu, belum ada nama baru yang diseret ke meja hijau selain eks pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budi Priyanto, Mantan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini, dan Mantan  Dirut Garuda Indonesia Indra Setiawan. Dari ketiga nama itu hanya Pollycarpus dan Indra yang terbukti bersalah dan sempat dibui.

Sementara eks petinggi Muchdi yang awalnya didakwa terlibat pembunuhan tersebut justru lepas dari segala dakwaan.