Kelebihan kapasitas penjara ditengarai menjadi penyebab banyaknya korban kebakaran Lapas Tangerang. Kementerian Hukum dan HAM harus bertanggung jawab soal tragedi ini. 

Kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari menewaskan 41 orang. Musibah ini seharusnya dapat diminimalisir jika saja penjara tidak melebihi kapasitas dalam menampung tahanan.

Alviani Sabillah, asisten advokat Lokataru, menyatakan tragedi ini berakar masalah overcrowd lapas. Penghuni lapas sulit untuk mengevakuasi diri dari kebakaran dalam kondisi penuh sesak. Range kapasitas dan orang di dalamnya tidak imbang, kata dia, sehingga peluang untuk memakan korban cukup besar. 

“Kalau kapasitas lapas sesuai kemungkinan terbesarnya tidak akan berdampak ke korban sebanyak itu. Dengan kapasitas hunian yg sesuai, juga bisa memudahkan lapas untuk melakukan evakuasi apabila sewaktu-waktu ada bencana,” ucap perempuan yang akrab disapa Fani tersebut.

Seharusnya overkapasitas ini dapat dikurangi jika pemerintah melaksanakan Permenkumham No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dan Permenkumham No. 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Dua aturan itu merupakan cetak biru untuk mengatasi overcrowd lapas. Cara-cara yang dapat dilakukan ialah menerapkan prinsip restorative justice dan mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum.

Restorative justice sendiri adalah pendekatan yang menitik-beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pidana sebelum masuk ke dalam proses hukum (penyidikan). Secara teknis, penanganan over crowded juga dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan diversi tahanan/ narapidana anak, optimalisasi koordinasi dengan penegak hukum terkait pengeluaran tahanan dan penerapan pidana alternatif serta peningkatan kapasitas Rutan, dan kebijakan non pemenjaraan.

Pemerintah juga dapat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Optimalisasi ini akan memudahkan koordinasi dan administrasi antara pemberi bantuan hukum dan petugas. Sehingga meminimalisir pemenjaraan.

Namun sayangnya, baik pelaksanaan restorative justice dan optimalisasi peran Posbakum masih minim di Indonesia. Fani menjelaskan bahwa belum ada peraturan yang mengatur tentang restorative justice di Indonesia.

Riset terkini menyatakan Posbakum tidak berfungsi optimal dan seakan hanya menjadi formalitas. Penelitian terkait pelaksanaan posbakum di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan  KontraS, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Australia Indonesia Partnership for Justice pada 2014 dan oleh Marfuatul Latifah serta Todiman Rajagukguk pada 2016 menunjukkan bahwa fokus penyediaan posbakum masih dalam level pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu tanpa menilai kualitas bantuan hukum yang diberikan. Di samping itu, posbakum tidak berjalan maksimal karena kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum.

Kini overcrowd lapas telah memicu banyaknya korban meninggal ketika kebakaran Lapas Tangerang. Pemerintah pun harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Fani menyebutkan paling tidak ada tiga pihak yang bertanggung jawab, yakni Menkum dan HAM, pemerintah dan DPR secara keseluruhan, dan penegak hukum.

“Yang paling utama adalah pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi Ditjenpas terkait tata kelola lapas,” kata dia