Negara harus tuntaskan pengungkapan pembunuhan Munir. Mandeknya pengungkapan dalang pembunuhan kasus ini mengesankan terjadinya pembiaran oleh negara. 

Pengungkapan pembunuhan Munir Said Thalib seharusnya menjadi prioritas Presiden Joko Widodo. Penuntasan kasus ini berada di ambang daluwarsa. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menyebutkan mandeknya pengungkapan pembunuhan Munir mengesankan negara melakukan pembiaran atas pembunuhan itu.

Menurutnya pengungkapan dalang pembunuhan Munir harus dilakukan agar kasus serupa tak terulang pada siapapun. 

“Kalau orang seperti Munir yang mendapatkan penghargaan internasional, bisa dibunuh seperti ini, apalagi petani di ujung Sulawesi, atau masyarakat adat di Papua,” kata Asfinawati dalam NgeHAMtam bertema ‘Asfinawati: Kalo Munir Bisa dibunuh, Apalagi Petani di Ujung Sulawesi?’, yang tayang (8/9).

Oleh karena itu Asfinawati meminta pemerintah serius menangani kasus tersebut. “Jadi ini kepentingan kita semua, karena kita mungkin akan menjadi ‘Munir’ yang berikutnya kalau kita diamkan seperti ini,” kata Asfinawati. 

Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengatakan pengungkapan dalang kasus ini penting agar negara bisa meminimalisir kemungkinan kasus-kasus serupa tidak terjadi di masa depan. Ia pun mengingatkan terdapat prinsip non repetition dalam penegakan HAM, yakni sebuah kejahatan atau pelanggaran HAM tidak berulang. 

“Kenapa negara harus mengungkap? Enggak peduli mau SBY, Jokowi atau siapapun. Ini soal tanggung jawab negara menyelesaikan,” kata Haris.

Kasus Munir memang mandek. Hingga kini tak ada nama baru yang diseret ke meja hijau selain eks pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budi Priyanto. Ia divonis bersalah terlibat dalam pembunuhan. 

Sementara eks petinggi BIN Muchdi Purwoprandjono yang awalnya didakwa terlibat pembunuhan tersebut justru lepas dari segala dakwaan. Adapun sejumlah saksi yang dianggap penting, seperti Raymond J Latuihamallo yang sempat bertemu Munir dan Pollycarpus di Bandara Changi Singapura sebelum kematian pegiat HAM tersebut, meninggal dunia.

Presiden Jokowi sendiri menjanjikan penuntasan kasus ini pada 2016 lalu. Namun ucapan penuntasan tak kunjung terbukti. Sementara dokumen Tim Pencari Fakta yang disebut-sebut memuat sejumlah nama penting terkait kematian Munir sempat dinyatakan hilang.