Koalisi yang tergabung dari berbagai masyarakat sipil dan individu menuntut agar Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Terpenjaranya dosen Unsyiah itu akibat UU ITE dianggap sebagai kasus serius penyempitan ruang sipil.

Koalisi masyarakat sipil mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi menuntut diberikannya amnesti kepada Saiful Mahdi, dosen yang dilaporkan menggunakan UU ITE karena menyampaikan kritik dalam chat whatsapp-nya. Hal ini tertuang dalam surat terbuka yang diterbitkan pada Selasa (7/9).

Surat terbuka ini disusun dan didukung oleh berbagai macam organisasi dan individu, yakni LP3ES, CSIS, LIPI, Komnas HAM, KIKA, Akademisi Ilmuwan Muda, Forum 100 Ilmuwan Indonesia, Asosiasi Profesor Indonesia (API), IRSA (Indonesian Regional Science Association), SEPAHAM, CALS, AFHI, Asosiasi Socio-Legal Indonesia, Lokataru, Paguyuban Pekerja Universitas indonesia, PERSADA UB, HRLS UNAIR, PPHG FH UB, PUSAD UM Surabaya, SAKSI FH Unmul, Metajuridika FH UNRAM, PAHAM FH UNPAD. PKBH UNIV. TADULAKO, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI

Selain itu, surat terbuka ini juga didukung oleh sejumlah pakar lintas disiplin ilmu, seperti Faisal Basri, Dr. Yanuar Nugroho, Profesor Yatun Sastramidjaja, Dr Fiona Suwana, Zainal Arifin Mochtar (FH UGM), Muchamad Ali Safa’at (FH UB), Feri Amsari (FH Unand), Bivitri Susanti (STHI Jentera), Iwan Satriawan (FH UMY), Ahmad Fikri Hadin (FH ULM), Charles Simabura (FH Unand), Prof. Susi Dwi Harijanti (FH UNPAD), Taufik Firmanto (STIH Muhammadiyah Bima), Auliya Khasanofa (FH UMT), Sri Lestari W UPN Veteran Jkt

Dalam surat terbuka tersebut disebutkan bahwa putusan untuk menahan Saiful bermasalah secara formil dan materiil. Selain itu juya sarat akan adanya dugaan diskriminasi, serta berpotensi timbulnya keresahan masyarakat. 

Pelaporan terhadap Saipul Mahdi yang dilakukan oleh Dekan Universitasnya sendiri juga dianggap berlebihan. Karena, kritik yang dilakukan Saiful didasari argumentasi ilmiah.

“Kritik Saiful Mahdi terhadap hasil pemilihan CPNS adalah bagian dari melaksanakan kebebasan akademik, karena dilakukan berdasarkan pembuktian-pembuktian saintifik. Melaporkan Saiful Mahdi dengan menggunakan UU ITE atas dasar kritik di wa grup adalah sesuatu hal yang berlebihan,” bunyi salah satu amicus curiae dalam surat terbuka tersebut.

Manager Program Lokataru Foundation, Mirza Fahmi, menilai bahwa pemenjaraan Saiful Mahdi sebagai bagian dari penyempitan ruang sipil yang serius. Karena,  penggunaan UU ITE dimana pasca Presiden Jokowi bilang harus direvisi, nyatanya tidak ada perubahan berarti di kenyataan sehari-hari, sampai persoalan kebebasan mengutarakan pendapat di ranah akademis.

“Ada dosen bisa mempolisikan sesama dosen karena silang pendapat saja sudah luar biasa menyeramkan. Lantas, kalau ini benar-benar jadi preseden baru, buat apa lagi ada kampus?” Kata Mirza.

Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat sendiri seharusnya dilindungi oleh negara karena selain sudah tertuang dalam konstitusi, juga diperkuat dengan adanya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Mirza berpendapat bahwa negara telah gagal menjalankan fungsinya yang tidak boleh mengintervensi atau mengurangi hak dan penikmatan warga. 

Lebih-lebih, pemerintah seharusnya bertanggung jawab memastikan warga bisa menikmati haknya tersebut dalam hal ini kebebasan berpendapat, bebas dari ancaman warga lain. Ditambah lagi, terdapat dimensi kebebasan akademik dalam kasus Saiful soal kebebasan berpendapat dalam percakapan civitas akademika. 

Jadi, pemerintah sebagai penanggung jawab gagal jamin warga, sebagai penjamin pendidikan tinggi berkualitas, gagal memastikan adanya iklim kebebasan akademik yang sehat.

Menurut Mirza, selama masih ada UU ITE, silang pendapat yang termasuk lumrah di masyarakat demokratis, bakal makin mudah dipolisikan.

“Semua perselisihan adalah wilayah Polisi, tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi kesepahaman berbasis dialog warga yang sehat,” jelasnya.

Saiful yang dijerat UU ITE lantaran mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah yang berlangsung di tahun 2018. Padahal kritik tersebut berdasarkan analisis terhadap sistem penilaian dalam Fakultas Teknik yang dianggap telah baik.

Saiful menggunakan kata “system corrupt”  yang berarti kerusakan pada sistem. Dekan tempatnya mengajar, Taufiq Saidi, tak terima dan melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan bukti pesan di WhatsApp.