Poster Diskusi Media (6/9)

Penuntasan kasus Munir adalah janji Presiden Jokowi. Sayang lima tahun berlalu janji itu tak juga lunas. 

Janji penuntasan kasus pembunuhan Munir oleh Presiden Joko Widodo sudah lima tahun berlalu. Penyelesaian ini mandek, organisasi non pemerintah menganggap janji itu sekedar isapan jempol belaka.

“Penyelesaian kasus Munir adalah agenda bagi pemerintahan pasca Jokowi” ungkap Founder Lokataru, Haris Azhar, kepada tim Hakasasi.id.  

Ia mengaku pesimis dengan janji maupun upaya pemerintahan Joko Widodo menangani penyelesaian pelanggaran HAM, termasuk menuntaskan pembunuhan Munir. 

Pada September 2016 lalu, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk menyelesaikan kasus Munir, namun hingga kini pemerintah belum juga merealisasikan janji tersebut. Para aktivis HAM menganggap penyelidikan kasus ini terhambat dan absennya pengakuan dari pemerintah mengenai masalah ini adalah bentuk ketakutan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berat. 

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia berpendapat mandeknya janji Presiden dalam menyelesaikan kasus Munir, berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk melepaskan diri dari pengaruh pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintahan saat ini adalah patron dari pemerintahan dimana Munir dibunuh. Pada saat itu, kematian Munir berhubungan dengan politik demokrasi, di masa pemilihan umum pertama di Indonesia,” ungkap dia dalam diskusi daring bertema “Desakan Organisasi Non Pemerintah dan Tokoh Demokrasi Kepada Presiden dan DPR-RI untuk Mengusut Aktor Utama Pembunuhan Munir” pada Senin (6/9) 

Kasus kematian Munir, kata dia, adalah pembunuhan politik (political assassination) yang harus segera diungkap. Hingga kini, masyarakat masih menanti janji Presiden Jokowi yang diucapkan pada untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir yang masih menggantung. 

“Munir adalah Voice of Voiceless yang selalu kritis memberikan kritik dan sampai sekarang kasusnya luntang-lantung. Lembaga kepresidenan wajib untuk menindaklanjuti apa yang telah terjadi.” ucap dia 

Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan Pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin telah melakukan pengabaian untuk meninjau kembali bukti-bukti pembunuhan Munir. 

Salah satunya adalah kejanggalan dalam putusan Muchdi Prawiro Pranjono, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga sebagai otak dari kasus pembunuhan Munir.

“Fakta mengenai kasus Muchdi Prawiro Pranjono tidak pernah diperiksa kembali dan berhenti di Mahkamah Agung,” ungkap dia 

Menurut dia, terdapat banyak kejanggalan dalam putusan hakim dan ada upaya penghapusan jejak yang dilakukan untuk menghentikan pemeriksaan, sehingga kasus berhenti di MA. Pemerintah tidak pernah secara resmi membuka atau mengungkapkan temuan mengenai kasus pembunuhan Munir kepada publik. Kini absennya pernyataan resmi pemerintah memicu munculnya permasalahan kadaluarsa kasus Munir. 

“Harus ada perhitungan ulang mengenai daluarsa kasus Munir. Kejaksaan memiliki hak untuk mengajukan penuntutan menurut pasal 80 KUHP soal daluwarsa kasus.”  tutup dia