Oleh: Wiliam Maranda, Sumba Timur

‘Kawin Tangkap’ adalah adat istiadat masyarakat Pulau Sumba yang telah membudaya sejak lama. Lelaki bersama keluarga atau kelompok menangkap paksa seorang wanita yang dipilihnya untuk dijadikan istri. Ketika video Kawin Tangkap beredar di media sosial banyak pihak mengemukakan pro-kontra atas kejadian ini.

Kawin Tangkap sering disebut yappa maranggang, proses ini bermula dari perjodohan orang tua atas anaknya. Kemudian salah satu pihak tidak menginginkan perjodohan tersebut. Namun lebih sering pihak perempuan yang akan menjadi calon istri tidak menerima perjodohan tersebut. 

Proses Kawin Tangkap sendiri dilakukan dengan memaksa perempuan untuk dibawa ke rumah sang laki-laki dan dikunci dalam kamar selama 7 hari. Lalu kesepakatan pun dibuat kedua belah pihak. 

Kawin Tangkap terdiri dari dua macam, yakni dengan persetujuan dan tanpa persetujuan. Kawin Tangkap tanpa persetujuan ini jarang terjadi karena semua pihak menghindari perseteruan keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.

Selain Kawin Tangkap, terdapat juga proses perkawinan yang disebut “kasih keluar perempuan” atau dalam bahasa sumba luhu ngandi. Ini merupakan proses yang menjadi kebalikan dari Kawin Tangkap. 

Jika Kawin Tangkap atau yappa maranggang  merupakan suatu perjodohan orang tua dengan tanpa persetujuan perempuan atau laki-lakinya. Maka, luhu ngandi merupakan perkawinan akibat tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak. Proses ini biasanya terjadi dengan adanya tanda surat, parang sumba, atau mamuli yang ditaruh dibawah bantal tempat tidur dari perempuan tersebut dan terjadi biasanya di rumah perempuan tersebut. 

Selain luhu ngandi, terdapat juga proses yang disebut dengan palai ngandi atau kawin lari yang dilakukan tanpa diikuti adat. Kawin Tangkap dan Kasih Keluar Perempuan/Luhu Ngandi dan Palai Ngandi  adalah hal yang sering terjadi di Pulau Sumba. Ketiga hal ini adalah hal yang sering terjadi di Pulau Sumba dan merupakan suatu budaya. 

Kawin Tangkap tanpa persetujuan sendiri marak dilakukan sejak tahun 1980-an di Kabupaten Sumba Barat. Karena itu, sejak 2018 lalu pemerintah di 4 kabupaten di Pulau Sumba mulai membahas hal tersebut. Terlebih saat ini ada video yang viral dan menganggap kawin tangkap melanggar hukum atau melecehkan kaum perempuan Sumba. 

Kawin Tangkap yang beredar di media sosial itu sendiri dilakukan dengan persetujuan. Meski demikian, menurut pemimpin adat di Kabupaten Sumba Barat, kawin tangkap tanpa persetujuan belakangan ini sudah jarang dilakukan dan sudah mulai memudar. Hanya saja baru mulai dibahas oleh pemerintah Kabupaten sejak tahun 2018 lalu. 

Walaupun telah adanya aturan yang menolak proses Kawin Tangkap tetapi dari segi adat istiadat akan susah untuk dihilangkan, menghilangkan kawin tangkap sama dengan merusak budaya serta adat istiadat di Pulau Sumba.

Dengan banyaknya penolakan dan suara sumbang atas model perkawinan “Kawin Tangkap”, akankah Kawin Tangkap ditinggalkan?