Foto Dok. Suara

Tiga kali kegiatan yang Jokowi justru menimbulkan kerumunan. Istana dinilai harus mengubah gaya Jokowi bagi-bagi sembako agar tak blunder.

Lagi dan lagi, Presiden Joko Widodo mengacuhkan kritik publik selama ini  terkait keterlibatan dirinya pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Kali ini terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat, ketika meninjau vaksinasi dan meresmikan Bendungan Kuningan pada Selasa (31/8).

Video yang viral di media sosial dan media massa, terlihat warga menyemut di mobil yang berisi bantuan dari presiden. Warga saling berdesakan demi mendapatkan bantuan, sehingga mengakibatkan seorang wanita yang tengah hamil terperosok ke parit.

Seorang dokter yang juga sering kritis terkait kebijakan terkait pandemi, Dokter Berlian Idriansyah lewat akun Twitter-nya @dokterbili sampai menyindir peristiwa  tersebut dengan menyamakan video masa lampau yang menggambarkan noni dan mevrouw melempar uang kepada inlander, hampir serupa dengan kejadian bagi-bagi sembako Jokowi. ‘The resemblance is uncanny’ atau ‘anehnya sangat mirip’, kata Berlian.

Kejadian kerumunan karena kehadiran presiden ini setidaknya sudah ketiga kalinya terjadi di masa pandemi.  Peristiwa pertama terjadi saat kerumunan warga di Maumere, NTT dalam kondisi berkerumun ingin melihat Joko Widodo yang menyembul dari atap mobil yang sedang berjalan, pada Februari 2021 lalu

Sementara kejadian berikutnya terjadi di Grogol, Jakarta Barat, pada Agustus 2021 lalu. Rombongan Jokowi juga membagi-bagikan sembako atas nama presiden. Mulanya warga antre demi mendapatkan bantuan, namun selepas Jokowi pergi dari tempat, pelaksana bagi-bagi sembako gagal mengatur warga. Akibatnya tercipta kerumunan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan istana seharusnya segera mengubah tata cara berkegiatan di tengah warga. Pasalnya sudah berulang kali cara Jokowi tampil di depan masyarakat justru berujung mengundang kerumunan.

Jokowi, kata Trubus, tak bisa mentah-mentah meniru gaya lamanya blusukan agar menarik simpati warga. Kebijakan tersebut harus dihindari terutama saat PPKM masih berlangsung.

“Jadi jangan membuat potensi-potensi kerumunan karena memang sekarang lagi PPKM kan. Jadi sudah berulang kali. Menurut saya memang itu harus mengubah polanya,” kata Trubus kepada Hakasasi.id, Jumat (3/9).

Trubus mengatakan seandainya pun Jokowi bersikukuh ingin tampil, sebaiknya bantuan dititipkan kepada pemimpin wilayah setempat agar dibagikan kepada warga.

“Jadi enggak spontan seperti itu. Menurut saya jadi hal yang kontraproduktif jadinya,” kata Trubus.

Kasus kerumunan akibat kehadiran Jokowi memang sudah kerap kali dikritik sejumlah pihak. Bahkan, Jokowi pernah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Koalisi Masyarakat Anti Keadilan, karena kerumunan di NTT, akhir Februari lalu. Meski begitu laporan ditolak Mabes Polri. Mereka menganggap warga lah yang berniat menghampiri dulu rombongan Jokowi.