Foto Dok. Viva

Kasus MS korban pelecehan di KPI Pusat baru ditanggapi setelah bertahun-tahun berlalu. Negara dinilai baru bertindak saat kasus terlanjur viral. 

Negara dianggap abai dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa salah seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berinisial MS. Hal ini yang mengakibatkan tindak lanjut kasus tersendat. 

Peneliti Lokataru Foundation, Kirana Anjani, menyayangkan keteledoran dalam menanggapi laporan pelecehan seksual ini. Padahal menurut korban laporan kekerasan seksual yang menimpa dirinya sudah disampaikan kepada Komnas HAM pada 2017 dan juga kepolisian pada 2019. “Baru tanggap saat kasus keburu viral,” kata Kirana. 

Kekerasan yang dialami pegawai KPI bernisial MS terjadi dalam kurun waktu 2012-2015. Kasus ini mencuat setelah diunggah melalui media sosial. Pernyataan tertulis MS ini juga diperoleh Hakasasi.id.

MS mengaku menderita secara psikologis dan fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Pelecehan ini terjadi bertahun-tahun karena tak mendapat respon setelah dilaporkan ke polisi, bahkan Komnas HAM.

Menurut Kirana terlambatnya negara mengurusi kasus kekerasan seksual merupakan hal yang berulang kali terjadi. Korban sampai harus mengekspos sendiri kasus supaya laporannya mendapat perhatian.

Ia menyayangkan lambatnya respon aparat dan juga lembaga yang secara spesifik punya kewenangan mengurus kasus kekerasan diperparah dengan tidak hadirnya instrumen hukum yang bisa melindungi korban. Seperti misalnya  Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini juga masih belum rampung di parlemen.

“Sudah undang-undangnya belum selesai, respon negara lambat, jadi paket lengkap terjalnya penanganan kasus kekerasan seksual,” kata Kirana. 

Pada 2017,  MS memberanikan diri melapor ke Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangan tertulis yang diperoleh Hakasasi.id, mengatakan kala itu lembaganya menyarankan MS melapor ke polisi karena ada dugaan unsur tindakan pidana. 

Beka menambahkan kini Komnas HAM baru akan mengurus kasus itu bila MS mau membuat laporan lagi ke lembaga tersebut. 

Adapun MS juga sempat melapor ke Polsek Gambir, pada 2019. Hanya saja saat itu tidak ada tindak lanjut atas laporannya. Namun, Polda Metro Jaya membantah MS sempat melaporkan kasus tersebut ke Polsek Gambir.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap kelima orang yang diduga melakukan pelecehan, setelah laporan korban sampai di pihak kepolisian, Rabu (1/9).

KPI mengatakan pihaknya akan menindak para pelaku apabila yang dituduhkan korban benar adanya. “Kami akan menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perundungan (bullying) terhadap korban, sesuai hukum yang berlaku,” ujar Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, seperti diberitakan Tirto.id.