Sumber foto: Jawapos.com

Dewan Pengawas seharusnya meminta Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatan karena penyalahgunaan jabatan. Sanksi terhadap Lili seharusnya mengacu pada tindakan tercela dalam UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Indonesia Corruption Watch menganggap sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK terhadap Lili terlalu jauh dari harapan. Lembaga itu hanya menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun setelah terbukti bersalah menyalahgunakan jabatan. Lili berhubungan langsung dengan pihak berperkara, yakni mantan Walikota Tanjung Balai, Syahrial.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyebutkan putusan Dewas KPK tidak sebanding dengan perbuatan penyalahgunaan jabatan. Menurutnya terdapat potensi suap di balik komunikasi yang dilakukan oleh Lili dan Syahrial. Dewas KPK seharusnya meminta Lili mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK. 

“Ada beberapa alasan, baik secara yuridis dan moral yang menjadi landasan agar Lili Pintauli hengkang dari posisinya di KPK,” ucap dia melalui keterangan pers. 

Tindakan Lili telah memenuhi unsur tindakan tercela dalam Pasal 32 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Selain itu Bab II Angka 2 Etika Politik dan Pemerintahan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa menegaskan pejabat publik harus siap untuk menanggalkan jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran dan tidak mampu memenuhi amanah yang diberikan. 

Sanksi yang terlampau ringan memperburuk citra KPK di mata publik. Padahal lembaga ini tadinya dikenal memiliki integritas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICW, setidaknya tujuh lembaga survei di Indonesia mengkonfirmasi mengenai menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.

“Keputusan etik yang saat ini dikenakan kepada Lili Pintauli semakin memperburuk citra KPK di mata masyarakat,” ujar Kurnia Ramadhana

Kurnia beranggapan sanksi pemotongan gaji oleh Dewas ini tak akan berdampak signifikan. Sanksi pemotongan gaji sebesar 40 persen ini masih menyisakan gaji besar untuk Lili. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, disebutkan bahwa gaji pokok Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4.620.000, 

Selain itu, Wakil Ketua KPK  juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 20.475.000, tunjangan kehormatan sebesar Rp 2.134.000, tunjangan perumahan sejumlah Rp 34.900.000 dan tunjangan transportasi Rp 27.330.000. 

Wakil Ketua KPK masih terdapat tunjangan kesehatan jiwa Rp 16.325.000 dan tunjangan hari tua Rp 6.807.250, sehingga total keseluruhan tunjangan Wakil Ketua KPK mencapai Rp 107 juta. Sanksi pemotongan sebesar 40 persen, masih menyisakan penerimaan sebesar Rp 87 juta setiap bulannya untuk Lili.

Pimpinan KPK sebelumnya juga pernah dikenai dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan. Pada 2009, Komisioner KPK, Bibit Samad Rianto pernah melakukan hal yang sama tatkala melaporkan Antasari Azhar karena diduga bertemu dengan Anggoro Widjaja, Direktur PT. Masaro Radiokom, di Singapura.

“Dalam Pasal 65 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan ada ancaman pidana selama lima tahun bagi komisioner yang melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pihak berperkara di KPK,” ujar Kurnia.