Somasi Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dinilai upaya pembungkaman sikap kritis terhadap pejabat publik.

Koalisi masyarakat sipil menjawab somasi yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang keberatan atas pernyataan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti soal keterkaitan dirinya dengan bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. 

Kuasa Hukum Fatia, Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengatakan pernyataan kliennya soal keterkaitan Luhut dengan bisnis tambang di Intan Jaya,  Papua pada tayangan channel Youtube Haris Azhar merupakan bagian dari advokasi yang dilakukan dirinya sebagai koordinator Kontras bersama sejumlah lembaga lain.

Advokasi tersebut dianggap penting guna mengekspos Luhut yang sekarang merupakan pejabat publik, namun memiliki kepentingan bisnis di wilayah yang kini diketahui menjadi salah satu titik terpanas di Papua. Advokasi itu pun tak dilakukan dengan serampangan tetapi menggunakan metode riset.

Pejabat publik memiliki tanggung jawab mengklarifikasi kepada publik, untuk mengajukan riset tandingan, dan sampaikan kepada publik. Dan koalisi masyarakat sipil dalam melakukan riset ini akan dengan senang hati menyambut riset tandingan yang diajukan,” kata Julius dalam konpers yang diadakan Kontras, Selasa (31/8).

Oleh karena itu, Julius menyayangkan Luhut yang memilih langkah somasi. Somasi tersebut dianggap sebagai upaya meredam suara publik yang kritis terhadap pejabat.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, yang juga menjadi tim kuasa hukum Fatia, mengatakan sudah menjadi hak warga untuk mengkritik pejabat yang diduga melakukan penyelewengan. 

“Hak konstitusional dia (Fatia)  untuk ikut serta di dalam urusan pemerintahan. Jadi ini posisinya sudah terbalik. Harusnya yang mengawasi pemerintah adalah rakyat bukan pejabat publik yang mengawasi dan mensomasi,” kata Asfinawati.

Kasus somasi terhadap Fatia ini bermula ketika dia menyampaikan temuan riset Kelompok Masyarakat Sipil soal bisnis purnawirawan di Papua. Penyusun laporan ini adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia terkait hubungan militerisasi di Intan Jaya dengan bisnis tambang di wilayah tersebut di tayangan channel Youtube Haris Azhar, berjudul ‘Relasi Ekonomi di Balik Operasi Militer Intan Jaya!Ada Lord Luhut, Jenderal BIN’, edisi 20 Agustus 2021.

Fatia menyebut Luhut terkait dengan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi tambang di wilayah tersebut. Perusahaan tersebut bernama PT. Madinah Qurrata’Ain (PTMQ). West Wits Mining selaku pemegang saham PTMQ berbagi saham Derewo River Project dengan PT. Tobacom Del Mandiri (TDM). Adapun TDM sendiri adalah bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang mana saham minoritasnya dikuasai oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

Bukan hanya Fatia yang disomasi Luhut akibat tayangan tersebut, namun juga Haris selaku pemilik channel Youtube.