Aksi Menolak Gugatan Terhadap Pemerintah Kabupaten di Depan Kejari Sorong.
Dok. Yohanis Mambrasar

Pemerintah Kabupaten Sorong didesak mengembalikan hutan kepada marga yang mendiami. Pengembalian ini dapat mengantisipasi akal-akalan perampasan hutan melalui gugatan oleh perusahaan sawit.

Desakan ini muncul pasca tiga perusahaan sawit menggugat Bupati Sorong, Johny Kamuru, atas pencabutan izin empat perusahaan sawit. Empat perusahaan yang dicabut izinnya itu PT Papua Abadi Lestari, PT Sorong Argo Sawitindo, PT Inti Kebun Lestari, dan PT. Cipta Papua Plantation.

Tokoh perempuan Suku Moi, Frida Klazim, mengatakan hutan adat begitu penting bagi warga sehingga tidak bisa seenaknya dieksploitasi untuk kepentingan investasi. Hutan adat merupakan semesta ekonomi, sosial, dan budaya warga setempat. Penghancuran hutan merupakan kehancuran juga kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya warga.

“Hutan bukan sekadar rapatan pohon, di dalam hutan ada tempat keramat, dusun sagu, ada nama-nama tempat yang hanya diketahui masyarakat,  terperinci pada marga yang berkaitan dengan hutan,” kata Frida dalam forum ‘Kembalikan Hak Masyarakat Adat Papua/Tolak Perusahaan Sawit’ pada Senin (30/8), yang diadakan Paritas Institute dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi, Silas Kalami, mendesak bupati agar memberikan pengakuan hak bagi marga-marga yang mendiami setiap hutan adat di wilayah tersebut. Menurut Silas pengakuan ini penting agar setiap marga-marga tersebut bertanggung jawab akan hutan adat tersebut. 

Pengembalian hutan kepada masyarakat adat ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Moi. 

“Kalau ada 1-2 marga yang melakukan pelepasan tanah adat itu bisa digugat oleh saudaranya yang lain dengan menggunakan perda, dan perda ini adalah kekuatan masyarakat adat untuk mempertahankan atas tanah, hutan dan kebudayaannya,” kata Silas.

Sementara itu, Pendeta Dora Balubun dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Gereja Kristen Indonesia Tanah Papua, meminta pemerintah daerah bersama lembaga adat juga diminta agar turut aktif memberikan pendampingan warga agar bisa mengelola tanah mereka. Kalau tanah itu ada, kata dia, bagaimana pengelolaanya, bagaimana pengembangan ekonominya, apa penghasilan yang sangat menonjol di wilayah itu.

Bupati Johny Kamuru pun mengamini tanah adat yang sudah dilepas dari perusahaan pun otomatis kembali kepada masyarakat adat.

Pencabutan izin oleh Pemkab Sorong bukannya tanpa tantangan. Tiga perusahaan, yakni  PT Papua Abadi Lestari, PT Sorong Argo Sawitindo, PT Inti Kebun Lestari menggugat keputusan tersebut di PTUN Jayapura.

Sejumlah pihak pun mengkritik gugatan tersebut. Senin, (30/8) Pemuda Adat Papua menggelar aksi di Sorong, Manokwari, dan Jayapura untuk menolak gugatan tiga perusahaan tersebut.