“Pada gak ngajak-ngajak kita ya,”

– Presiden Joko Widodo saat ngobrol soal booster vaksin Covid-19 dengan para pejabat di Kaltim.

Kata-kata tersebut merupakan penggalan dari video yang memperdengarkan percakapan antara presiden dengan beberapa pejabat yang mendapatkan vaksin booster saat melakukan peninjauan vaksinasi di SMPN 22 Samarinda pada Selasa (24/8). Presiden berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Beberapa pejabat mengaku kepada presiden telah mendapatkan vaksin booster. Isran Noor mengaku sudah mendapatkan vaksin moderna, sementara Andi Harun mengikuti program Vaksin Nusantara milik Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Hadi Tjahjanto mengaku mendapatkan scretome booster.

Video ini sempat tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden, namun kini unggahan tersebut telah diganti dengan video baru tanpa suara percakapan para pejabat.

Terpisah, Tempo juga melaporkan bahwa beberapa pejabat di Toraja Utara juga telah mendapatkan booster vaksin moderna.

Vaksin booster untuk pejabat ini menyalahi aturan. Inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana, menyatakan Kemenkes patutnya bertanggung jawab atas pejabat-pejabat yang mendapatkan vaksin tersebut. Karena pelaksanaan vaksinasi berada di bawah Kemenkes.

Surat Edaran Kemenkes HK.02.01/I/1919/2021 mengatur bahwa vaksin dosis ketiga hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor SR.02.06II/2025/2021 poin 3 menyebutkan bahwa vaksin covid Moderna hanya boleh diberikan kepada warga yang belum pernah mendapatkan vaksin covid-19.

Irma menilai bukan hanya saja Kemenkes memiliki tanggung jawab profesional dalam memastikan distribusi dan pelaksanaan vaksin. Tapi Kemenkes juga harus bertanggung jawab secara moral.

“Bukan hanya pejabat yang sudah mendapatkan vaksin booster moderna saja yang diberikan sanksi, meminta maaf dan mundur mestinya. Tetapi, juga kemenkes harus meminta maaf karena itu tanggung jawab dia,” kata Irma saat dihubungi hakasasi.id Kamis (26/8).

Hingga kini Kemenkes sudah mengetahui bahwa vaksin moderna menjadi rebutan pejabat di daerah tetapi tidak melakukan tindakan tegas untuk mencegahnya. Pengawasan atas vaksin pun menurut LaporCovid perlu lebih diperketat. 

Situs vaksin.kemenkes.id sendiri menyebutkan vaksinasi di Indonesia hingga Kamis (26/8) adalah 28,21 persen untuk dosis pertama dan 15,76 persen untuk dosis lengkap atau dosis dua. Sedangkan target vaksinasi nasional adalah 208.265.720 persen orang. Jumlah nakes yang mendapatkan dosis ketiga baru mencapai 34,23 persen atau 502.719 nakes per Kamis (26/8). Sedangkan targetnya adalah 1.468.764 juta nakes.