Status penahanan dua warga masyarakat Adat Sabuai, Pulau Seram, Maluku, Khaleb Yamarua dan Stefanus Ahwalam, menyisakan ironi. Keduanya ditahan polisi karena menolak pembalakan di hutan adat. Pembalakan itu telah membawa bencana banjir bandang pada 6 Agustus 2021 lalu.

Khaleb Yamarua masih ingat air yang menggenangi kampungnya di Desa Sabuai, Pematang, Siwalalat, Seram Bagian Timur, Maluku, pada 6 Agustus 2021 lalu. Hujan deras  sejak malam sehari sebelumnya membuat empat sungai meluap. Puluhan rumah pun diterjang banjir. 

Empat sungai itu adalah Tunisia, Asawana, Tiflovin, dan Waibelta. Khaleb yang tengah menjalani tahanan kota berdiam di rumahnya yang ikut tergenang. 

Bencana itu tak sekedar merusak rumah dan desa tetapi juga membuat sumber air yang dipakai warga menjadi keruh. 

Seusai banjir, itu sumber air minum jadi keruh semua,” kata Khaleb di kanal YouTube Haris Azhar, Knalpot, bertajuk ‘Hutan Rusak, Mereka yang Kaya!! Kami Kebanjiran’ kata Khaleb, pada Selasa lalu (24/8).

Banjir ini menyisakan ironi baginya. Muasal banjir bukan hanya hujan deras tetapi juga pembalakan hutan adat yang terjadi sebelumnya. Khaleb adalah satu dari warga desa yang melawan pembalakan itu tapi nasibnya justru berakhir dengan status tahanan kota.

Pembalakan hutan Adat Sabuai dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur. Perusahaan tersebut dianggap sudah melanggar perjanjian dengan warga karena sudah membabat dan mengambil kayu-kayu yang ada di hutan adat. Perusahaan itu juga tak transparan soal dokumen Amdal. 

Warga melakukan dialog untuk membicarakan kesalahan perusahaan hingga diputuskan menjatuhkan hukuman adat atau sasi. Namun sasi tersebut diabaikan perusahaan, mereka juga tetap beroperasi membabat hutan adat.

Aksi protes berlanjut, Khaleb dan kakaknya, Stefanus Ahwalam,terlibat dalam demonstrasi pada Februari 2020. Warga benar-benar marah hingga terjadi perusakan mobil. 

Kami marah secara spontan dan kami merusak kaca mobil milik CV SBM,” kata dia. 

Kala itu 26 warga dibawa ke Polsek Werinama. Sementara Khaleb dan abangnya ditetapkan sebagai tersangka pada bulan berikutnya. 

Aksi ini berhasil memaksa pemerintah untuk memproses secara hukum perusahaan pembalak hutan. Izinnya dicabut dan direktur CV. SBM diseret ke pengadilan. Namun sayang vonis yang diberikan hakim tak memuaskan.

Pengadilan Negeri Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, hanya menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Direktur CV. SBM, Imanuel Quedarusman pada 5 Agustus 2021. Vonis ini dirasa terlalu ringan karena dampak penebangan liar sudah meluas. 

Dampak ini sudah dirasakan masyarakat pada saat vonis itu dijatuhkan, yakni banjir. Selain itu Khaleb dan abangnya yang melawan pembalakan liar harus terus berstatus tersangka dan menjadi tahanan kota.