Vonis 12 tahun penjara untuk Juliari Batubara atas kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan kerugian dengan kerugian sebesar Rp 32,4 miliar dirasa terlalu ringan. Janji hukuman fantastis tak dilakukan, proses penyidikan hingga penuntutan pun tak segarang yang dibayangkan, pemberantasan korupsi kempes di semua lini. 

Hukuman 12 tahun dan hukuman subsider Rp 500 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor kepada Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, menunjukkan kendornya pemberantasan korupsi di semua lini. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter, mengungkap vonis ini terlalu ringan dibandingkan dengan korupsi di masa pandemi Covid-19. 

Tetapi ia tak merasa heran, perjalanan kasus ini di tangan KPK sudah terasa terseok-seok. Bahkan tuntutan yang diajukan KPK hanya 11 tahun, berbeda dengan sesumbar hukuman maksimal yang pernah diucap pimpinan KPK pada saat-saat sebelumnya. 

“Vonis yang diberikan sangat mengecewakan, tetapi tidak mengagetkan jika melihat kondisi,” Lalola Easter

Sejak penuntutan, menurut Lalola, seharusnya vonis yang diajukan KPK maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ancaman hukuman ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alasan hakim untuk memberikan keringanan hukuman dalam pertimbangan, kata Lalola, tidak masuk akal.

ICW mencatat adanya penurunan tuntutan jaksa penuntut umum KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri. Rendahnya tuntutan ini paling tidak mempengaruhi keputusan Hakim memberikan vonis hukuman. 

Memang secara teknis putusan hakim tidak hanya berdasarkan tuntutan jaksa. Tetapi dalam praktiknya, hakim menjadikan tuntutan jaksa menjadi pagu atau standar vonis. Hal ini bisa dilihat dalam vonis yang diberikan dalam kasus yang menimpa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam perkara suap izin ekspor benih lobster.

“Dalam kajian ICW terdapat penurunan tuntutan jaksa di KPK. di 2018 rata-rata tuntutan jaksa itu 5 tahun 6 bulan, 2019 5 tahun 2 bulan dan di 2020 turun menjadi 4 tahun 10 bulan,” tambah dia 

Ia khawatir vonis rendah ini juga mengendurkan pengembangan kasus bansos Covid-19. Kasus ini berkembang dengan keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan pengadaan bansos. Dua Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Herman Herry dan Ihsan Yunus, juga disebut-sebut memiliki keterlibatan. 

Foto: Kompas.com

“Berdasarkan penelitian ICW, ada dua perusahaan milik keduanya yang ditunjuk dalam pengadaan bantuan sosial dan ada dugaan bahwa perusahaan tersebut baru didirikan, bahkan belum memiliki pengalaman pengadaan bansos,” ucap dia. 

Sedangkan nama kedua anggota DPR telah masuk ke dalam penyelidikan dan dimintai keterangan dalam kasus bantuan sosial, tetapi nama tersebut berakhir hilang dalam dakwaan. 

“Menurut ICW, jika sudah ada keterangan dari para saksi dan terdakwa mengenai keterlibatan perusahaan Ihsan Yunus dan Herman Herry, KPK seharusnya mengambil langkah hukum,” tambah Lola.

Apalagi salah satu penyidik KPK yang menangani kasus korupsi bansos ini juga tersandung soal Tes Wawasan Kebangsaan.