Kasus dugaan korupsi diduga meliputi proyek pembangunan 13 ruas jalan di Provinsi Aceh senilai Rp 2,7 triliun. Proyek tanpa persetujuan legislatif daerah ini juga dikhawatirkan merusak bentang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). 

Kasus dugaan korupsi ini diduga melibatkan berbagai pihak. Gerakan Anti Korupsi (GeRak) Aceh menyebutkan proyek pembangunan 13 ruas jalan dan dua jembatan senilai total Rp 2,7 triliun untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak 2020-2022, cacat sejak sejak awal karena tetap dilaksanakan walaupun tidak mendapatkan persetujuan legislatif. 

Koordinator GeRak, Askhalani, menyebut setidaknya ada empat pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, yakni gubernur yang kini dipegang Pelaksana Tugas Gubernur Mayjen TNI (purn) Soedarmo, Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya, Unit Layanan Pengadaan, dan Pokja terkait.

Bancakan proyek infrastruktur bermula saat Pemprov Aceh menganggarkan proyek tersebut melalui dana otonomi khusus. Namun, proses penganggaran berjalan tak mulus, menurut Askhalani, Komisi 4 DPR Aceh yang membidangi infrastruktur tidak menyetujui penganggaran proyek tersebut. Meski begitu, Pemprov Aceh tetap tancap gas. Mereka melakukan tender proyek tersebut. 

Sejak awal ada niat proyek ini diusulkan tanpa melibatkan orang lain,” kata Askhalani  dalam tayangan kanal Youtube Haris Azhar, Knalpot edisi “Lapor Pak!! Ada Dugaan Korupsi di Proyek Rp 2,7 Triliun Di Aceh!!” yang diunggah pada Sabtu lalu (21/8).

Satu perusahaan pemenang tender pun  diduga memberikan success fee kepada pejabat Pemprov Aceh atas gol-nya proyek. Meski begitu Askhalani hanya menyebut setoran itu diberikan kepada seseorang berinisial ‘B’.

B ini wujudnya tidak tampak karena dia tidak berada di Aceh tapi ditakuti oleh seluruh kepala dinas,” kata Askhalani.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sendiri, menurut informasi yang diperoleh Askhalani, menemukan kerugian negara akibat tender tersebut. Total, kata dia, ada 102 miliar lebih dari enam ruas jalan yang sudah ditender.

GeRak Aceh juga menelusuri  keterlibatan sejumlah anggota DPRA dalam bancakan ini.

Selain kasus korupsi proyek ini berisiko merusak bentang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Pembangunan infrastruktur ini membelah kawasan itu walaupun berstatus dilindungi. Kawasan itu merupakan habitat dan kawasan perlintasan badak, harimau, dan gajah. 

Informasi yang dihimpun hakasasi.id menyebutkan pembangunan sejumlah ruas jalan ini merupakan bagian proyek jalan Lautan Hindia-Gayo Alas-Selat Malaka (Ladia Alaska). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah menggugat proyek ini pada 2003. 

Askhalani khawatir pembangunan ini jalan ini tidak dilakukan untuk kepentingan publik tetapi korporasi yang melakukan eksploitasi seperti PLTA dan Tambang Emas. 

GeRak sudah pernah melaporkan dugaan bancakan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. GeRak merekomendasikan pemeriksaan terhadap 35 orang yang dianggap mengetahui isu bancakan ini dan meminta penyadapan terhadap beberapa orang.

KPK pun sempat melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Ia menyebut kasus mandek setelah kisruh tes wawasan kebangsaan. “Laporan ini tidak berjalan pasca 75 (pegawai KPK) orang ini mendapat masalah,” keluhnya.