Foto: Kompas.com

Pembungkaman kritik dan aspirasi kian mengganas. Larangan demonstrasi berujung penangkapan kini memakai dalih pandemi. Kini corat-coret di tembok pun turut dibungkam. 

Penghapusan mural, pencarian pembuat mural, hingga permintaan maaf tukang sablon yang menawarkan kaos dengan tulisan kritik pemerintah merupakan fenomena terkini sikap represif pemerintah terhadap kritik. Kasus yang menjadi perhatian adalah pencarian bomber, pembuat mural, ‘404: Not Found’. 

Sikap represif itu merupakan lanjutan dari sikap represif pemerintah. Catatan tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tahun 2020, terjadi pembungkaman suara berskala besar (PSBB) akibat dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat mendapatkan ancaman setiap kali melakukan pertemuan publik. 

Catatan Tahunan LBH Jakarta

Data tersebut berbanding lurus dengan rentetan kejadian di Indonesia yang memperlihatkan aksi represif dari aparat saat menghadapi kritik yang disampaikan oleh masyarakat. 

Pada tahun 23 September 2019, aksi Nasional #ReformasiDikorupsi, berakhir brutal karena polisi menembakan peluru karet dan gas air mata kepada para demonstran yang hendak menyampaikan 7 desakan kepada Negara. 5 orang massa aksi dilaporkan meninggal. 

Di tahun 2021, berturut-turut represi menimpa beberapa mahasiswa di penjuru Indonesia. Dimulai dari BEM Universitas Indonesia yang mendapatkan sanksi dari kampus karena mengunggah meme “Jokowi The King of Lip Service”.

Lalu doxing yang menimpa beberapa anggota Blok Politik Pelajar (BPP) setelah mereka dituding sebagai inisiator dari rencana aksi “Jokowi End Game” pada 24 Juli 2021 lalu. 2 anggota BPP di Cirebon bahkan sempat ditangkap dan menerima ancaman pembunuhan. 

Tidak berhenti sampai di situ, direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliaring beserta empat mahasiswa asal Papua dilaporkan atas tudingan makar saat melakukan aksi damai penyampaian pendapat. 

Foto: Tribun Bali

Kini, di tengah pemerintah enggan melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19, represi terus berlanjut. Pemerintah tak mau menanggung kebutuhan hidup masyarakat sesuai amanat UU itu. Setiap warga yang protes karena kesulitan menanggung hidup pun dibungkam. 

Reaksi aparat menghapus berbagai mural berisi keluhan marak terjadi dimana-mana. Terakhir aparat menghapus mural bertuliskan ‘Wabah Sebenarnya Adalah Kelaparan’ di dekat Balai Kota Banjarmasin pada Jumat lalu (20/8). 

Semua kejadian ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi dalam pidato yang disampaikan pada HUT Kemerdekaan RI ke-76, pada Senin (16/8) yang mengatakan jika “kritik membangun itu penting”

Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta, mengatakan jika saat ini ruang-ruang demokratis masyarakat untuk menyalurkan aspirasi semakin sempit. Bahkan untuk menyampaikan ekspresi di media sosial, masyarakat dihantui oleh UU ITE serta pasal karet lainnya. 

“Seharusnya kepolisian bisa menghormati kemerdekaan berekspresi masyarakat dan menghentikan segala bentuk represi terhadap ruang kemerdekaan berpendapat apalagi melalui ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang menuangkan ekspresi kritiknya terhadap pemerintah.” ungkap dia kepada tim hakasasi.id

Manager Program Lokataru, Mirza Fahmi menambahkan tindakan represi yang dilakukan aparat menjadi ironi yang menggambarkan rezim pemerintahan saat ini paranoid.

“Ini jadi keliatan berlebihan, bikin pemerintah kelihatan panik dan ketakutan sama kritik kecil seperti itu. Contoh masalah mural, corat-coret di dinding kan ga bisa selalu dikontrol, masa iya ada divisi kepolisian yang khusus dibuat untuk menjaga tembok,” kata dia

Praktik pembungkaman di Indonesia bahkan telah tercatat sejak tahun 2015 saat terjadi kriminalisasi yang menimpa pemimpin dan penyidik KPK. Praktik ini, kata dia, menjadi metode klasik rezim sekarang mendekati pesta politik seperti pemilu. Pembungkaman gencar dilakukan.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat dalam indeks demokrasi yang dirilis pada 2020 soal kemunduran demokrasi ini, Skor demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari 6,48 pada tahun 2019 menjadi 6,30 pada tahun 2020. 

Skor tersebut menunjukan rata-rata demokrasi Indonesia yang tergolong flawed democracy atau demokrasi yang berkekurangan. Dalam data tersebut, Indonesia menempati urutan 64 dari 167 negara. Catatan terendah selama 14 tahun terakhir.

Laporan The Economist tidaklah jauh berbeda dengan, Lembaga Freedom House. Di tahun yang sama, lembaga ini memberikan skor 59 dari 100 dan memberikan catatan status “partly free” dalam akses masyarakat terhadap hal-hal politik dan kebebasan sipil.