Operasi militer disebut hanya sebagai selubung kepentingan elit yang berniat mengeruk sumber daya alam emas di Intan Jaya. Ada bisnis para purnawirawan di sana. 

Konflik dan operasi militer di Intan Jaya, Papua dinilai sebagai upaya terselubung melindungi kepentingan sekelompok elit terkait sumber daya alam emas  di Blok Wabu. Selubung ini untuk melancarkan operasi perusahaan tambang yang terkait dengan purnawirawan militer, termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Sementara warga Papua yang menjadi korban dari operasi militer tersebut.

Papua sering menjadi korban atau daerah yang menjadi korban dari eksploitasi sumber daya alam. Tanpa keadilan, transparansi, banyak warga yang jadi korban tipu-tipu, kalau kata orang Papua,” kata Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar dalam NgeHAMtam bertajuk ‘Relasi Ekonomi di Balik Operasi Militer Intan Jaya!Ada Lord Luhut Jenderal BIN’, edisi 20 Agustus 2021.

Haris mengatakan di saat yang bersamaan segelintir orang menikmati keuntungan dari sumber daya alam yang dikeruk tersebut. “Di ruang yang senyap nan wangi untuk menggambarkan bahwa ada elit-elit itu yang membuat konsesi untuk satu daerah,” kata Haris.

Kelindan bisnis dan operasi militer di Intan Jaya ini sebelumnya diungkap oleh YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. 

Saat ini terdapat empat pos TNI-Polri di Intan Jaya yang dinilai menguntungkan perusahaan itu. Empat pos itu diantaranya Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, Kodim Persiapan Intan Jaya, dan Koramil Persiapan Hitadipa. Ini masih belum ditambah penerjunan besar-besaran personel pasca penetapan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat sebagai organisasi teroris.

Empat perusahaan tambang emas yang diuntungkan yakni PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Madinah Qurrata ’Ain (PTMQ), PT. Kotabara Miratama, dan PT Nusapati Satria.Freeport Indonesia dan PT. Madinah Qurrata’Ain merupakan perusahaan konsesi emas terkait erat dengan pensiunan TNI-Polri dan pejabat aktif di intelijen.

PTMQ misalnya, terkait dengan tiga pensiunan TNI-Polri, yakni Irjen Pol (purn) Rudiard Tampubolon, Brigjen TNI (purn) Paulus Prananto, Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Rudiard tercatat sebagai komisaris PTMQ. Sementara itu, West Wits Mining selaku pemegang saham PTMQ berbagi saham Derewo River Project dengan PT. Tobacom Del Mandiri (TDM). Paulus merupakan presiden direktur TDM.

Adapun TDM sendiri adalah bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang mana saham minoritasnya dikuasai oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Paulus dan Luhut sama-sama berada di tim Bravo 5, yang merupakan tim pemenangan Presiden Jokowi 2014 dan 2019.

Sementara itu, di PTFI– yang merupakan pemegang konsesi Blok Wabu sebelum diserahkan ke BUMN Aneka Tambang (ANTAM)– terdapat Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian sebagai komisaris. Hinsa sendiri pernah menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017. Hinsa merupakan anggota tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf di tim Cakra-19.

Di saat konsesi Blok Wabu sudah dikuasai ANTAM, setidaknya ada satu pensiunan perwira tinggi dan pejabat intelijen aktif yang menduduki kursi komisaris perusahaan pelat merah tersebut, yakni Letjen TNI (purn) Agus Surya Bakti dan Komjen Bambang Sunarwibowo. Bambang saat ini menjabat Sekretaris Utama BIN.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan operasi militer yang dilaksanakan dengan dalil keamanan ternyata hanya selubung perlindungan bisnis kelompok tertentu.

Operasi militer ini menjadi kamuflase dari bisnis militer yang dikuasai oleh para purnawirawan prajurit ini,” kata Fatia.

Blok Wabu sendiri diperkirakan memiliki 8,1 juta ons emas. Namun, warga menolak upaya eksploitasi di wilayah tersebut.

Kepala Advokasi Walhi Papua, Wirya Supriyadi, mengatakan penolakan rencana eksploitasi emas di Blok Wabu umumnya datang dari elemen mahasiswa asal Intan Jaya. Mereka yang menolak umumnya telah belajar dari pengalaman keberadaan Freeport di Timika yang hanya menyisakan alam yang rusak.