Ilustrasi ruang isolasi Covid-19. ANTARA/M Risyal Hidayat

Lokataru Kantor Hukum dan HAM menyayangkan buruknya pelayanan dan penanganan medis terhadap pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Grand Medistra (RSU Grandmed) Deli Serdang, Sumatera Utara. Perawatan terhadap dua pasien Covid-19 dengan komorbid, Biner Samosir dan Tiarasi Silalahi, dianggap ala kadarnya dan diikuti dengan intimidasi. Tiarasi kini telah meninggal.

Dua pasien itu merupakan pasangan suami istri lanjut usia terkonfirmasi Covid-19. Mereka dirawat di RSU Grand Medical di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 30 Juli lalu dengan keluhan demam, batuk, mual dan muntah, lemas, badan terasa sakit, dan kepala pusing.  Saturasi Tiarasi mencapai antara 91-94, sedangkan Biner memiliki comorbid jantung koroner dan sudah pasang stent (ring jantung).

Anak kedua pasien, Tony Samosir, menyampaikan dokter yang menangani orang tuanya, dokter Edwin Pakpahan, hanya melakukan kunjungan sekali tanpa tindakan medis. Hingga pada 1 Agustus 2021, Tiarasi mengeluhkan sesak nafas, nadi sampai 120, mual, muntah,  tidak bisa tidur dan makan, muntah saat minum obat, serta mengalami gangguan psikosomatis. 

Namun perawat hanya memberikan bantuan oksigen. Sedangkan tak satupun dokter melakukan pemeriksaan. Selain itu selama empat hari isolasi itu pula pihak RS tidak pernah memberikan informasi mengenai penyakit dan perkembangan kondisi pasien kepada pihak keluarga.

Tony, yang juga merupakan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), berinisiatif menghubungi Direktur RSU Grandmed, dokter Arif Sujatmiko, untuk memohon bantuan informasi dan penanganan medis dari DPJP yang tidak melakukan penangan medis sebagaimana mestinya. Laporan Tony pun disampaikan ke dokter yang bersangkutan.

Namun alih-alih menindaklanjuti laporan, dokter Edwin justru mendatangi kedua pasien dan menyampaikan perkataan dengan nada yang cukup tinggi serta menunjukkan ketidaksukaan terhadap pasien. 

“Kalian dirujuk ya, saya gak bisa menangani pasien sesak begini!” ujar Tony menirukan dokter Edwin.

Tiarasi pun shock dan kondisi kesehatannya menurun hingga akhirnya meninggal dunia. 

Lokataru menganggap perilaku tersebut sopan dan tidak menghormati hak-hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 10 tentang Kode Etik Kedokteran. Menurut firma hukum itu sikap dokter Edwin menunjukkan buruknya pelayanan dan penanganan medis pasien Covid-19, semakin merusak, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta rumah sakit dalam menangani wabah Covid-19. 

Kantor Hukum dan HAM Lokataru mendesak Kementerian Kesehatan melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit Sumatera Utara untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak RSU Grand Medistra atas buruknya pelayanan medis dalam menangani pasien covid-19. 

“Selain itu, kami juga meminta supaya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran pada Ikatan Dokter Indonesia untuk memanggil dan memeriksa dr. Edwin Pakpahan, SpP yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Profesi Kedokteran yang telah merugikan pasien,” tulis keterangan pers Lokataru.