Kebiasaan Jokowi menggunakan pakaian adat saat peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia tak merepresentasikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat

Kebiasaan Presiden Joko Widodo menggunakan baju adat saat sidang tahunan MPR jelang peringatan kemerdekaan dan hari peringatan kemerdekaan disebut hanya basa-basi belaka. Peneliti Lokataru Foundation Fian Alaydrus mengatakan kebiasaan Jokowi tersebut nyatanya tidak merepresentasikan keberpihakan pemerintah terhadap warga adat. 

Misalnya, saat pandemi ini diketahui kasus Covid-19 pun sudah menyebar di masyarakat adat, bahkan yang di pedalaman. Sementara, perhatian pemerintah kepada mereka masih kurang.

Hal yang sama juga terjadi ketika Jokowi menggunakan baju adat dari Nusa Tenggara Timur pada sidang tahunan jelang peringatan kemerdekaan pada tahun 2020 lalu. Padahal di saat yang sama tengah terjadi perampasan tanah warga di daerah itu. 

Kita enggak pernah liat keberpihakan itu (kepada masyarakat adat),” kata Fian, di NgeHAMtam, edisi ‘Pakai Baju Adat, Tapi Ga Melindungi Masyarakat Adat!!’.

Bahkan perlindungan masyarakat adat hingga kini tak ada. RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat belum menemukan ujung. Padahal sejak 2014 rancangan ini sudah masuk ke program legislasi nasional. Tapi penyelesaian oleh DPR dan pemerintah tak menunjukkan hasil signifikan.

Pada 9 Maret 2018 terbit Surat Perintah Presiden (Surpres) No. B-186 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Tim pemerintah terdiri dari enam kementerian. Tapi lagi-lagi, belum ada kemajuan berarti untuk menuntaskan perundangan ini. 

Herannya kasus perampasan tanah adat oleh korporasi, baik untuk perkebunan atau tambang malah kian marak. Perkara ini kerap berujung konflik dan aparat lebih memilih melakukan kriminalisasi tokoh adat. 

Makanya Fian beranggapan baju adat yang dikenakan Jokowi tak lebih sebatas pamer busana. “Ini persis kayak anak sekolahan ketika peringatan Hari Kartini, padahal dia pelayan publik yang harus menyelesaikan permasalahan, mulai dari penggusuran tanah sampai diskriminasi,” kata Fian. 

Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar pun berkelakar, bahwa yang disebut staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini bahwa Jokowi sebagai simbol benar adanya. 

Kalau kata Faldo Maldini Jokowi adalah simbol, jadi simbol negara melindungi masyarakat adat adalah dengan cara mari pakai baju adatnya saja,” kata Haris.