“Mural 404:Not Found lebih baik dari kepak sayap…..”

– Haris Azhar

Agresifnya aparat mengejar pembuat mural “404:Not Found” dinilai berlebihan. Mural itu ekspresi keresahan, aparat hanya perlu memahaminya sebagai kritik dari warga yang kecewa akan situasi dan krisis yang memang masih berlangsung saat ini.

Polisi perlu menghargai, memahami ekspresi dari seni graffiti atau mural,” kata Haris Azhar lewat tayangan NgeHAMtam QnA  edisi “Jokowi 404: Not Found! Haris Azhar: Itu Ekspresi Keresahan Masyarakat” pada 15 Agustus 2021.

404:Not Found sendiri kode bahwa sebuah situs internet yang dituju tidak ada walau sambungan internet ada. Menurut haris Haris menuturkan ekspresi bernada kritik tersebut wajar keluar di kala warga masih harus berjuang di situasi krisis seperti pandemi sekarang ini. Warga terancam virus, namun di sisi lain juga diterpa kesulitan ekonomi karena kebijakan pembatasan sosial yang tak dibarengi jaring pengaman ekonomi bagi warga. 

Belum lagi maraknya pemberitaan tentang elit politik yang terlibat berbagai kasus dan diketahui menikmati keuntungan dari pandemi.

Ada banyak masyarakat yang mengidentifikasi bahwa hak-hak mereka mulai diabaikan oleh pemerintah, baik itu dibatasi, maupun diambil,” kata Haris.

Oleh karena itu Haris meminta pemerintah dan aparat tak perlu terlalu jauh menindak mereka yang berekspresi.

Melihat perilaku aparat yang masih represif terhadap kritik, Haris mengimbau agar warga yang mau berekspresi  di muka publik harus siap dengan segala risiko yang ada. Dukungan orang lain dan persiapan teknis legal perlu juga dipertimbangkan guna mewanti-wanti konsekuensi hukum yang yang mungkin akan menyambut.

Anda penting punya sumber-sumber fakta terkait hal yang ingin anda protes, jika Anda dipidana, hadapi aja, cari pengacara. Cari teman bawa  semua bukti. Minta ketertiban polisi dalam penanganan kasus Anda. Ada cara-caranya,” kata Haris.

Polisi berdalih pembuat mural pantas diselidik karena presiden adalah lambang negara. Padahal aturan lambang negara tertulis dalam Bab 15 UUD 1945 Pasal 36A, yakni Garuda Pancasila. 

Stafsus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Faldo Maldini, berkicau melalui akun twitternya @FaldoMaldini, bahwa mural tanpa izin adalah pelanggaran hukum. 

Menanggapi hal ini, Haris pun bilang, “Maklumi saja, kan Faldo itu baru saja diangkat. Statement itu biar kelihatan dia kerja.”