Pengerahan pasukan di Papua menguntungkan perusahaan yang terafiliasi dengan purnawirawan polisi dan tentara. Kajian masyarakat sipil menyebutkan ada indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua 

Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ), PT. Kotabara Miratama, dan PT Nusapati Satria. Laporan berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang disusun oleh kelompok masyarakat sipil menyebutkan keempatnya memiliki afiliasi dengan militer dan purnawirawan serta diuntungkan dengan kehadiran militer di Papua.

Kelompok masyarakat sipil penyusun laporan ini adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.  

Mereka menyebutkan PT. Freeport Indonesia dan PT. Madinah Qurrata’Ain merupakan perusahaan konsesi emas terkait erat dengan pensiunan TNI-Polri dan pejabat aktif di intelijen.

PTMQ misalnya, terkait dengan tiga pensiunan TNI-Polri, yakni Irjen Pol (purn) Rudiard Tampubolon, Brigjen TNI (purn) Paulus Prananto, Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Panjaitan.

Rudiard tercatat sebagai komisaris PTMQ. Sementara itu, West Wits Mining selaku pemegang saham PTMQ berbagi saham Derewo River Project dengan PT. Tobacom Del Mandiri (TDM). Paulus merupakan presiden direktur TDM.

Adapun TDM sendiri adalah bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang mana saham minoritasnya dikuasai oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Paulus dan Luhut sama-sama berada di tim Bravo 5, yang merupakan tim pemenangan Presiden Jokowi 2014 dan 2019.

Sementara itu, di PTFI– yang merupakan pemegang konsesi Blok Wabu sebelum diserahkan ke BUMN Aneka Tambang (ANTAM)– terdapat Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian sebagai komisaris. Hinsa sendiri pernah menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih Papua pada 2015-2017. Hinsa merupakan anggota tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf di tim Cakra-19.

Di saat konsesi Blok Wabu sudah dikuasai ANTAM, setidaknya ada satu pensiunan perwira tinggi dan pejabat intelijen aktif yang menduduki kursi komisaris perusahaan pelat merah tersebut, yakni Letjen TNI (purn) Agus Surya Bakti dan Komjen Bambang Sunarwibowo. Bambang saat ini menjabat Sekretaris Utama BIN.

Temuan tersebut menjadi indikasi terdapatnya kepentingan ekonomi dibalik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. 

Peneliti masyarakat sipil melakukan kajian cepat terkait operasi militer di Papua dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik. Kajian ini juga memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya.

Saat ini terdapat empat pos TNI-Polri di Intan Jaya menguntungkan operasi perusahaan itu. Empat pos itu diantaranya Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, Kodim Persiapan Intan Jaya, dan Koramil Persiapan Hitadipa. 

Mereka menduga perusahaan dan operasi militer terpaut dengan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Kapolri No. 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Tertentu. Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkap keberadaan purnawirawan militer dan polisi di perusahaan itu mengindikasikan konflik kepentingan atas pengamanan. 

“Pengelolaan objek vital nasional dan atau objek tertentu. Oleh karena keterlibatan tersebut memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan,” ucapnya.

Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor G. Hutapea, mengungkap penguasaan wilayah konsesi industri pertambangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di wilayah konflik selama ini melanggar hak orang asli Papua. Kehadiran aparat dengan latar konflik kepentingan justru membuat konflik kian tajam. 

“Dalam berbagai kasus masyarakat adat yang tidak setuju mendapatkan stigmatisasi dan labelisasi anti pembangunan hingga pelaku separatis. Pengerahan kekuatan militer bertujuan menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat untuk meninggalkan tanah adatnya,” jelasnya. 

Empat pos baru TNI-Polri di Intan Jaya ini hanya sebagian dari pengiriman militer ke Papua. Pengiriman ini belum termasuk penempatan pasukan non-organik, terutama penerjunan besar-besaran pasca penetapan status Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat sebagai organisasi teroris.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, menyebutkan penetapan  tersebut membuat Papua menjadi daerah abu-abu. Ketidakjelasan status akan situasi keamanan di Papua, kata dia, terus memberi celah bagi negara untuk melakukan sekuritisasi, seperti membangun pos-pos atau markas/kantor militer dan penurunan pasukan baik Polri maupun TNI.

Sementara itu, penerjunan aparat ke Intan Jaya tersebut dianggap ilegal. Pasalnya secara prosedural penerjunan dilakukan sepihak oleh eksekutif tanpa persetujuan legislatif. Operasi ini justru memantik eskalasi konflik bersenjata, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan menambah deretan kekerasan negara di Papua.

Hingga saat ini kelompok masyarakat sipil masih belum mendapat kejelasan berapa jumlah personel militer, terutama TNI yang hadir di wilayah tersebut. Hanya saja menurut data yang dihimpun pengamat militer Made Supriatma setidaknya terdapat satu anggota Polri atau TNI untuk setiap 97 warga Papua. Ini terbilang tinggi dibandingkan rasio di daerah lain, yang kira-kira mencapai satu anggota Polri atau TNI untuk setiap 296 warga.

“Proyek-proyek infrastruktur yang ada sekarang ini, sebetulnya melayani siapa?” imbuh Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati.