Foto oleh LBH Papua via Jubi

Penangkapan Juru Bicara Internasional  Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, dianggap sebagai pelanggaran HAM dan upaya kriminalisasi. Pengacara Victor, Gustaf Kawer, menganggap penangkapan kliennya mencederai demokrasi.

Sebagai negara yang berdemokrasi, Victor seharusnya dibebaskan tanpa syarat dan seharusnya tidak boleh ada proses hukum seperti ini.Gustaf kepada hakasasi.id.

Victor ditangkap pada 9 Mei 2021, pukul 19.15 WIT, saat hendak mengunjungi keluarganya di Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Polisi mempermasalahkan keterlibatannya dalam aksi aksi damai anti-rasisme di Jayapura pada 19 Agustus  2019. 

Ia dijerat dengan tuduhan makar dan kriminal lainnya. Polisi sendiri menyebutkan Viktor dikenai pasal 106 juncto Pasal 87 KUHP atau Pasal 110, Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009, Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 213 angka 1 KUHP dan Pasal 214 KUHP ayat (1) dan (2).  

Gustaf mengatakan jika tuduhan yang dilayangkan kepada Victor mengada-ngada dan mencoreng demokrasi di Indonesia. Aksi yang melibatkan kliennya pada 2019 silam merupakan aksi damai anti-rasisme yang didasari atas UU diskriminasi ras atau Pasal 40 tahun 2008. 

Aksi yang dia lakukan itu adalah bentuk kebebasan berekspresi yang sah,” ungkapnya.

Tudingan makar yang dikenakan tidak tepat karena keterlibatan Victor merupakan upaya memperjuangkan keadilan dan hak berpendapat bagi masyarakat Indonesia, terutama di Papua. 

Menurut dia, aksi yang dilakukan kliennya pun jauh dari kata makar. Pasal 104 ayat 1 KUHP menyebutkan adalah tindakan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil presiden memerintah.

Penggunaan kata makar ini sudah berkali-kali digunakan, hampir tiap tahun ada saja orang Papua yang dituduh makar, padahal yang bersangkutan sama sekali tidak melakukan kekerasan, jauh dari definisi makar itu sendiri. Ini mungkin salah satu cara untuk membungkam aspirasi masyarakat,” tambah dia

Bagi Gustaf, kasus tahun 2019 itu sudah selesai. Di Surabaya pelaku rasisme diadili meski dapat hukuman ringan. Di Papua sendiri, kata dia, yang melakukan kerusuhan juga sudah kena hukuman dan pemerintah daerah juga sudah memberikan ganti rugi kebakaran. 

Lantas kenapa saat ini Victor ditangkap?” tutup dia.