Pilkades di Kabupaten Serang memperbolehkan warga memilih calon yang sudah meninggal. Aturan gelar pemilihan ini dianggap mencederai demokrasi. 

Saefudin, salah satu dari dua calon kepala desa di Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten meninggal dunia. Penyelenggara bersikukuh melangsungkan pemilihan dengan satu calon yakni, Ely Rohili, berbekal Peraturan Bupati Serang No. 3 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 53 ayat (2) aturan itu menyebutkan “dalam hal setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat calon kepala desa mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka tahapan tetap dilanjutkan dan hasil perolehan suara kepaa desa yang mengundurkan atau meninggal dianggap tidak ada.”

Keluarga calon kades yang meninggal sudah mengajukan keberatan berdasar Pasal 23 ayat (1) tentang pemilihan kepala desa Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang menyebutkan calon kepala desa paling sedikit adalah dua orang. 

Muhammad Al Ayyubi Harahap, praktisi hukum dari Kantor hukum dan HAM Lokataru berpendapat peraturan yang dibuat oleh Bupati Serang telah menyalahi Pasal 23 Permendagri No. 112 Tahun 2014. 

“Berdasarkan asas hukum lex superior peraturan yang dibuat oleh Bupati seharusnya dikesampingkan, karena sudah ada Pasal 23 yang mengatur sistem demokrasi. Itu sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri supaya kandidat calon kepala desa lebih dari dua orang untuk memenuhi hak politik masyarakat dalam pemilihan.” 

Seharusnya, kata dia, Pilkades dibatalkan dan panitia melakukan pengujian ulang untuk mencari calon yang baru

“Nggak bisa memaksakan calon yang sudah meninggal untuk tetap menjadi kandidat. Kalau seperti ini, sudah dapat dipastikan kemenangan mutlak di satu-satunya calon yang ada.” tutup dia

Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang pernah menangani hal serupa dan membatalkan Pilkades di Desa Mogana pada 7 Juli 2021. Kebijakan ini merujuk dan sesuai pada permendagri

Sayang pertimbangan ini tak lagi dipakai di Desa Lempuyang. Rencana penyelenggaraan Pilkades Serentak akan segera digelar setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali.