Kepala Kantor Staf Presiden seharusnya tak perlu membawa temuan riset ICW soal keterkaitan dirinya dengan produsen Ivermectin ke ranah hukum. Temuan riset seharusnya cukup ditanggapi lewat pembuktian ilmiah atau klarifikasi.

Somasi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah dirinya disebut punya hubungan dengan produsen obat Covid-19 Ivermectin dinilai berlebihan. ICW menyebutkan keterlibatan ini melalui riset, seharusnya Moeldoko menjawab dengan riset dengan dengan bukti ilmiah.

Riset itu harus dibalas juga dengan riset dan klarifikasi tidak dengan kacamata hukum,” kata pengacara ICW Erwin Natosmal Oemar, melalui channel youtube Haris Azhar, NgeHAMtam, edisi ‘ICW X Moeldoko!! Bapak Endorse ‘Bisnis Anak’?’ pada Jumat (13/8).

Erwin mengatakan Moeldoko seharusnya bisa membedakan riset ilmiah dengan gugatan hukum. Pasalnya, temuan ICW soal Moeldoko dan produsen Ivermectin tersebut dilandasi riset, bukannya proses penyelidikan atau penyidikan.

Makanya dari awal kita harus membedakan perspektif riset rent seeking ini dengan kacamata hukum. Malah meminta mempertanggungjawabkan secara hukum,” kata dia. 

Sementara itu, Direktur Lokataru Haris Azhar menyebut sebagai kelompok masyarakat sipil yang fokus isu korupsi berhak melakukan penelitian dan mempublikasikannya. 

Ia pun melihat temuan ini seharusnya digunakan untuk bisa memperbaiki tata kelola penanganan pandemi. “Masalah ini seharusnya enggak perlu ditempuh secara hukum, tapi di-follow-up, bisa lewat Ombudsman, atau presiden sebetulnya sebagai atasannya Pak Moeldoko,” kata Haris.

Temuan riset ICW menunjukkan bahwa putri Moeldoko, Joanina Rachma merupakan rekan bisnis Sofia Koswara yang merupakan wakil presiden PT Harsen yang memproduksi Ivermectin. Temuan riset ICW menunjukkan Sofia melalui perusahaan lain yang dikuasainya yakni, PT Noorpay, pernah terlibat dalam urusan ekspor beras dengan organisasi yang diketuai Moeldoko, yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).