Desa Lempuyang, di Kabupaten Serang, Banten geger karena warganya diperbolehkan memilih calon kepala desa yang sudah meninggal. Jika suaranya tetap terkumpul dan menang maka kemenangan itu milik calon yang hidup. Muncul cara mudah memenangi pilkades bunuh saja calon lainnya. 

Pelaksanaan memilih calon kades meninggal ini diatur melalui Peraturan Bupati Serang No. 3 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sanwani, warga Desa Lempuyang, mengungkap warga kampungnya akan menjalani pilkades yang menurutnya aneh ini. 

Gelar pilkades ini akan dilakukan pada Oktober mendatang. Ada dua calon kades di kampung Sanwani, yakni Elly Rohili dan Saefudin. Namun warga dipaksa terus mencoblos walau Saefudin meninggal ketika masa pemilihan dan menyisakan calon tunggal Ely Rohili.

“Jadi warga akan boleh memilih calon kades yang sudah almarhum ini,” ucapnya ketika ngobrol bersama Haris Azhar dalam Kanal Orang-orang Terpinggirkan (Knalpot), bertajuk “Orang Meninggal Dipaksa Ikut Pilkades, Haris Azhar: Hentikan Kebodohan Ini”, 12 Agustus 2021.

Direktur Lokataru Haris Azhar menganggap pilkades ini tak masuk akal. Ia menduga penyusunan perbup dilakukan secara serampangan sehingga menerbitkan aturan yang terkesan di luar nalar.

“Saya menduga dia (bupati) enggak baca tuh peraturan. Masa bikin peraturan  yang memaksakan seseorang yang sudah meninggal,” kata dia. 

Perbup tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti Pasal 23 Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang mensyaratkan supaya kandidat calon kepala desa lebih dari dua orang untuk memenuhi hak politik masyarakat dalam pemilihan. 

Peraturan tersebut dianggap berbahaya lantaran berisiko memunculkan niat buruk salah satu kontestan untuk menyingkirkan kontestan pilkades lainnya. “‘Ke depan di Kabupaten Serang kalau ada calon yang berkontestasi untuk kepala desa karena ada pasal ini calon lainnya bisa dibunuh selama sudah ada pendaftaran resmi,” kata Haris.

Haris menyarankan daripada mengikuti peraturan konyol tersebut, para panitia pemilih desa sebaiknya menjaring pengganti calon pilkades yang sudah meninggal tersebut. Hentikan lelucon ini dengan kebodohan ini, kata dia, sesegera bukan cuma ditunda tapi juga harus menjaring lagi minimal satu calon untuk maju pada pemilihan kepala desa yang sudah diundur.

Hingga kini pendukung Saefudin protes kepada panitia pemilihan desa (PPD) dan berencana mengusulkan calon pengganti. PPD pun memutuskan untuk memundurkan pilkades sampai Oktober.