Foto oleh Nada Salsabila

Kampung Bayam sirna demi janji politik. Utang janji hunian layak masih teronggok di hunian sementara bekas pabrik fiber. 

Sudah lebih dari setahun Muhammad Furqan, warga Kampung Bayam di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menggantungkan hidup dengan kerja serabutan. Ia menyaksikan kebun bayam yang dulu menghidupi sebagian besar warga kampungnya berubah menjadi beton. Tak hanya itu rumah tempat keluarganya hidup juga lenyap digilas beton yang sama.

Sesuai namanya, warga di kampung itu dulunya terkenal menghasilkan bayam. Furqan sendiri adalah ketua kelompok Urban Farming yang fokus pada budidaya sayuran andalan ‘Popeye The Sailorman’ itu. Tapi malang kebun dan tanah digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

“Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan, ada pula yang bekerja sebagai pencari rumput untuk kambing,” ucap Furqan ketika bertemu peneliti Lokataru, Nada Salsabila Pada 12 Juni 2021 lalu. 

Mak Kolot, salah satu penduduk yang pindah ke Kampung Bayam sejak tahun 2008. Dia turut membagikan cerita mengenai tempat tinggalnya yang kini telah rata oleh tanah. 

Sebelumnya, tepat di belakang rumahnya terdapat hamparan lahan milik Pemprov DKI yang ditanami petak-petak sayur bayam. Kebun bayam itu yang tadinya menjadi mata pencaharian warga Kampung Bayam. 

Kisah Furqan dan Mak Kolot hanyalah sepenggal kisah akhir kampung bayam. Kampung itu mulai digusur sejak Agustus 2020 lalu, empat bulan setelah PT. JakPro mengumumkan proyek pembangunan Jakarta International Stadion (JIS) yang bernilai Rp 5 triliun dan digadang-gadang berkapasitas 82.000 penonton. Penggusuran ini terjadi di tengah pandemi Covid-19. 

Foto oleh Nada Salsabila

Nada sendiri berkeliling untuk meneliti soal tergilasnya kampung ini oleh proyek infrastruktur di Jakarta. Ia ditemani oleh Husni, aktivis yang hidup di kampung itu untuk melakukan pendampingan. 

Sebanyak 550 KK tadinya menolak penggusuran. Warga, kata Nada, punya harapan karena Kampung Bayam tadinya menjadi bagian dari janji pembentukan kawasan Taman Bersih Manusia Berwibawa (BMW). Pemerintah menjanjikan hunian eco-friendly untuk warga Kampung Bayam. Hunian tersebut nantinya berbentuk rumah deret. 

Namun desakan dan intimidasi menyusutkan perlawanan hingga menyisakan 50 KK yang bertahan. 

Pembangunan yang terus berlangsung membuat warga yang bertahan kesulitan untuk mengakses air. Sumur-sumur terkontaminasi dan air PAM pun mendadak ditutup. Warga mulai mengalami penyakit kulit dan pencernaan (gatal-gatal dan diare menjadi penyakit paling umum yang mereka rasakan). 

Warga yang bertahan pun hingga kini menunggu tempat tinggal layak yang dijanjikan. Mereka menempati hunian sementara yang terletak 2 Km dari Kampung Bayam, tepatnya di Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Tanah itu merupakan bekas pabrik fiber seluas 4 hektar itu, akses air dan sanitasi mungkin sedikit lebih baik. 

Tetapi, mereka harus memperoleh aliran listrik secara ilegal. Bahkan belakangan warga di huntara harus menerima denda dari PLN sebesar Rp 20 juta. 

Penggusuran yang dialami oleh warga Kampung Bayam, tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi memutus hubungan kekerabatan masyarakat Kampung Bayam, memutus akses kesehatan dan pendidikan yang seharusnya warga negara dapatkan.

Foto oleh Nada Salsabila

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tadinya menjanjikan Kampung Bayam menjadi daerah ekowisata. Tetapi demi janji politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kampung ini justru berubah menjadi pembangunan JIS. 

Manager Program Lokataru, Mirza Fahmi mengatakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah telah melanggar standar yang dirilis oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

Standar yang tertuang dalam jurnal berjudul Covid-19 Guidance Rule: Prohibition of Evictions itu menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap orang dilindungi dari penggusuran dan harus mendapatkan hak atas tempat tinggal. 

“Negara seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin tempat tinggal warga yang terkena gusur dan selama pembangunan pemukiman baru, pemerintah seharusnya memberikan penampungan atau akomodasi alternatif yang layak. Karena kalau tidak ya artinya negara memang sengaja menjadikan korban penggusuran sebagai tunawisma dan itu melanggar hukum HAM internasional.” ungkap dia kepada tim hakasasi.id.

Sepanjang Nada datang kampung itu kakinya hanya menjejak di jalanan rusak dengan genangan air. Hidungnya menghirup bau air comberan. Bangunan pun tinggal puing. Kampung Bayam tinggal cerita.