Keputusan pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4-3 menunjukkan sikap menyepelekan penanganan pandemi Covid-19. Angka ini seharusnya menjadi petunjuk pokok bahaya pandemi terhadap keselamatan. 

“Penghapusan data kematian itu ibarat sedang menghadapi tsunami di pinggir pantai, saat air surut, kita justru lari ke pantai dan tidak paham ada bahaya apa yang ada di depan mata. Nah saat ini, kita sudah tahu bahaya apa yang ada di depan mata kita, tapi malah menutup mata” ujar Yemiko Happy, relawan LaporCovid saat dihubungi tim hakasasi.id

Ia mengatakan data kematian merupakan indikator terpenting yang mampu menunjukan tingkat keparahan dan efektivitas penanganan pandemi. Pemerintah seharusnya mengkaji dan memperbaiki sistem penanganan Covid, bukan menghilangkan apa yang menjadi.

Jika angka kematian dihapuskan, kata dia, data semakin tidak akurat. Apalagi kenyataanya kasus di Indonesia sejak Juli sedang naik

Jangan malah memberikan data kesembuhan saja. Jadi seolah-olah pemerintah hanya ingin menunjukan keberhasilan penangan Covid,” tambah dia saat dihubungi oleh tim hakasasi.id.

Mengacu kepada data Kementerian Kesehatan RI, pada 10 Agustus 2021 kasus kematian di Indonesia mencapai 2.048 korban meninggal. Kasus Covid yang melonjak pada bulan Juli, turut memperbesar kematian dan jumlah angka kematian pada bulan tersebut mencapai 35.628 jiwa.

Keputusan pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi PPKM Level 4-3 sendiri sebelumnya diungkap oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers visual yang diadakan pada Senin, 9 Agustus 2021.

Ia menyebutkan hasil evaluasi penerapan PPKM sebulan terakhir, terdapat 26 kabupaten atau kota yang berhasil turun dari PPKM level 4 menjadi 3. Penghapusan data angka kematian diyakininya karena permasalahan saat penginputan data, sehingga menimbulkan distorsi dalam perhitungan.

“Kami ikut melakukan pengkajian untuk meneliti data-data yang ada dan hasilnya ada temuan under-reported, terutama untuk fenomena yang terjadi di desa atau rural. Persoalan yang terjadi di desa itu pelik dan tidak bisa disepelekan datanya. Seharusnya, pemerintah memberikan solusi atas persoalan ini, bukannya menghapus indikator.” tutup dia.

Lebih lanjut, dalam konferensi hari Sabtu lalu, Luhut mengatakan jika pemerintah tengah melakukan upaya ekstra untuk menekan angka kematian, terutama di daerah dengan kasus terbanyak dengan membentuk tim khusus. 

Dia menambahkan jika laju kematian di Jawa Bali semakin menurun meskipun angkanya cenderung fluktuatif. Melihat hal ini, pemerintah memperpanjang PPKM dengan level 4 di Jawa Bali hingga 16 Agustus 2021.