Sumber foto : suara.com

Pemerintah tak pernah dengar pendapat masyarakat soal pembangunan pariwisata Pulau Komodo. Warga tahu pembangunan ambisius itu justru akan merusak ekosistem termasuk mengganggu Komodo. 

Tak hanya aktivis lingkungan yang selama ini menolak pembangunan pariwisata Taman Komodo di NTT. Warga sekitar juga turut menolak pembangunan itu. Mereka mengapresiasi teguran dari UNESCO kepada pemerintah soal pembangunan kawasan pariwisata yang serampangan. 

Alexander Pelung, selaku pelaku pariwisata setempat, mengaku gerah ketika pemerintah mempersiapkan prasarana pembangunan Jurassic Park di tahun 2020. Berdasarkan pengalamannya, pembangunan berdampak negatif kepada usaha pariwisata. Hal ini dikarenakan bentangan alam yang berubah akibat adanya bangunan megah.

 

Sedangkan dari sisi pegiat pariwisata lokal, daya jual Pulau Padar adalah keindahan alamnya itu sendiri.

“Pulau Padar itu daya tariknya adalah bentangan alam dan keindahannya. Tapi, ketika disitu ada bangunan, alam itu jadi rusak. Masyarakat lokal berdasarkan informasi dari yang kita dapat dibatasi kegiatannya nanti. Ketika Komodo itu masyarakatnya dibatasi nanti (nasibnya) akan bagaimana nantinya?” ucapnya dalam webinar berjudul “TN Komodo Dalam Bahaya: Respon Publik Terhadap Peringatan UNESCO Kepada Pemerintah Indonesia,” pada Kamis (6/8). 

Webinar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari WALHI, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), pegiat pariwisata, pelaku konservasi, pemuda Kampung Komodo dan juga anggota DPR Komisi IV.

Alexander juga tidak habis pikir mengenai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hingga akhirnya ditegur oleh UNESCO. Padahal TNK adalah ikon bukan hanya pariwisata lokal melainkan internasional.

Ia mengapresiasi desakan UNESCO tersebut. Akan tetapi, Alexander mempertanyakan apakah lembaga dunia tersebut dapat berperan lebih dalam menyelamatkan Taman Nasional Komodo.

“Kami sudah demo berapa kali di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Jangankan sekarang bahkan dari saat perencanaan kita sudah demo penolakan tentang itu. Sementara pembangunan di Pulau Rinca sudah berjalan, UNESCO baru tanggapi sekarang. Ada apa dibalik itu? Kenapa sampai terlambat?” kata dia.

Peneliti Sunspirit, yang juga warga sekitar, Venan Haryanto mengapresiasi tindakan UNESCO yang mendesak agar pemerintah Indonesia menghentikan pembangunan pariwisata di TNK. Meski, terlambat ia berharap agar pemerintah menanggapi secara serius. Mengingat, suara penolakan dari publik terkait dengan pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo itu sebenarnya sudah lama dilakukan. 

“Mengkritisi dua pembangunan itu, yang dilakukan negara yang salah satunya itu prasarana pembangunan Jurasic Park yang pada 2020 kemarin kita sangat getol melawan itu tapi kemudian tidak didengar dan dari UNESCO juga lama responnya sehingga sekarang sudah 95% pembangunannya, kata Venan.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mengkaji ulang pembangunan tapi juga konsesi perusahaan swasta. Namun sejauh ini pemerintah, dalam hal ini KLHK, baru akan mengkaji ulang pembangunan di Pulau Rinca. Sementara, pembangunan di pulau-pulau lainnya masih belum menjadi sorotan.

Doni Parera, seorang pegiat konservasi melihat peringatan UNESCO ini sebagai momentum meninjau kembali kebijakan di TNK. Ia menganggap jika Indonesia masih bersikukuh melakukan pembangunan pariwisata seperti sebelumnya, kawasan warisan dunia tersebut terancam rusak.

“Masyarakat Kampung Komodo ada 2000-an jiwa, hidup berjejal dalam 17 hektar lahan. Berani merambat di luar itu hadapi hukum. Sementara, datang pengusaha bermodal surat izin dikasih konsesi puluhan tahun untuk menggarap 600an hektar. Padahal, masyarakat komodo adalah agen konservasi sejati bagi Taman Nasional Komodo,” ucap Doni.

Peneliti ICEL, Grita Anindarini, memaparkan pembangunan suatu proyek di kawasan warisan budaya dunia, seharusnya dilakukan dengan konsultasi publik yang komprehensif. Hal ini sesuai dengan prinsip ketujuh dalam world heritage impact assessment yang dikeluarkan oleh UNESCO.

Menurutnya, hilangnya partisipasi publik salah satunya dikarenakan oleh tidak wajibnya pembuatan dokumen Amdal dan pembangunan hanya memerlukan UPL dan UKL saja. Padahal pada prakteknya, dalam penyusunan Amdal partisipasi publik sangat lah besar dibandingkan dengan UPL dan UKL.

Grita juga berharap agar warga dan pemerintah tidak terjebak dalam ranah legal formal saja mengenai pembangunan dalam kawasan Taman Nasional. Warga dan negara harus memastikan agar dokumen ini benar-benar mengidentifikasi dampak kepada lingkungan TNK.

“Jika sampai UNESCO menyatakan memerlukan Amdal, berarti pembangunan ini akan sangat berpengaruh kepada lingkungan. Sehingga betul-betul perlu untuk menyusun dokumen amdal yang komprehensif dengan berbagai pendekatan,” jelas Grita.

Sementara Direktur WALHI Indonesia, Nur Hidayati, beranggapan seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan satwa dan lingkungan. Bahkan, masyarakat yang mendiami Pulau Komodo pun patutnya jangan diabaikan. 

“Disini terjadi ketidak adilan yang kronis bagi negara, fasilitas dan keleluasaan yang luar biasa diberikan kepada pengusaha yang ingin mendapatkan profit. Yang melihat kawasan di taman nasional komodo ini sebagai objek yang mendatangkan keuntungan tanpa benar-benar memiliki concern terhadap keberlanjutan komodo dan masyarakat Atamodo disana,” imbuhnya.