3T itu fungsi intel, menginteli virus. Kita itu banyak yang diinteli seperti aktivis, dan jurnalis. Itu 3T untuk demokrasi, itu nggak penting! Tapi giliran untuk kesehatan, menginteli itu penting tapi malah tidak dilakukan. Jadi pemerintah kita lagi jumpalitan”

–Direktur Lokataru Haris Azhar

Pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) merupakan perkara penting menghadapi pandemi Covid-19. Tapi pemerintah tak juga gencar memenuhi standar 3T. Ikatan Dokter Indonesia  (IDI) memiliki sejumlah catatan penting bagi pemerintah yang baru saja sadar mujarabnya 3T untuk menekan penularan Covid-19. 

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Harian IDI, Adib Khumaidi, menyebutkan 3T adalah hal dasar untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan. Jauh sebelum pandemi pengelolaan kesehatan masyarakat seharusnya mencakup hal ini. Namun sayang pendekatan kesehatan semacam ini tak pernah dilakukan. 

Bahkan BPJS Kesehatan didesain untuk menunggu orang sakit, bukan mencegah. Hal inilah yang masih dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. 

Ia merasai sepanjang 1,5 Indonesia diterpa pandemi Covid-19 pelaksanaan 3T oleh pemerintah lemah. Salah satu yang membuat lemah adalah ketimpangan tenaga tracing dan testing yang tak merata di setiap daerahnya. Sumber daya testing dan tracing hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu.  

“Kita ada (tenaga), cuma memang maldistribusi,” kata Adib di NgeHamtam bertajuk PPKM=Pelan-pelan Kita Mampus!!Curhat Dokter ke Haris Azhar, Jumat 6 Agustus 2021. 

Sementara itu beban puskesmas yang sedianya menjadi komando testing dan tracing di akar rumput justru mendapat beban sejumlah tugas lain, seperti kegiatan vaksinasi, edukasi dan juga pelayanan orang sakit.

Peningkatan kapasitas lab dan distribusi tenaga testing dan tracing di sejumlah daerah masih jauh dari cukup. Sementara BPJS Kesehatan diminta berkontribusi demi membantu meringankan beban masyarakat yang berniat melakukan tes Covid-19. Adib menyarankan ada pembagian kerja dengan pihak lain. 

“Nanti masalah vaksinator jangan libatkan puskesmas deh. Ada petugas dari dokter yang baru lulus. Terus kemudian ada dokter yang ada di klinik praktik mandiri,” kata Adib. 

Selama ini, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar hasil tes. Oleh sebabnya, positivity rate yang tergambar di skala nasional, bisa dibilang cerminan dari positivity rate ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pernah mengungkap pada 2020 lalu, bahwa DKI Jakarta adalah penyumbang hampir 50 persen dari keseluruhan tes nasional.

Oleh karenanya, Adib meminta pemerintah juga meningkatkan kapasitas testing dan tracing di luar Jakarta. 

Relawan Lapor Covid-19, Hendri mengungkap rendahnya 3T di kawasan luar Jawa ini turut berkontribusi atas kian tingginya angka Covid-19. Ketika deteksi sulit dilakukan maka tidak akan ada mitigasi.

“Sekarang masalahnya yang di luar Jawa nih. Kita dapat banyak laporan, mereka sebenarnya sudah mulai kewalahan nih. Stok oksigen sudah mulai menipis. Kemudian vaksin coverage nya sangat rendah,” ucap dia. 

Peneliti Lokataru Foundation Fian Alaydrus mengatakan seharusya BPJS bisa berkontribusi membantu warga yang berniat melakukan tes secara mandiri. Hal ini dilandasi oleh pernyataan PBB yang menyatakan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) merupakan kunci penanganan Covid. 

Fian menyatakan BPJS Kesehatan yang selama ini mengaku sebagai lembaga yang memegang prinsip cakupan kesehatan semesta membantu memberikan opsi tanggungan biaya tes Covid-19.  “Satu tahun pandemi kita lihat BPJS bengong, enggak tahu ngapain, selain dari klaim verfikator biaya penanganan di rumah sakit,” kata Fian.

Peran BPJS ini diperlukan agar warga yang berniat melakukan tes mandiri tak terhalang masalah biaya.

Haris Azhar sendiri melihat ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Mereka pasang tampang garang untuk orang yang tak mau divaksin tetapi ketika pemerintah lalai soal 3T tidak diapa-apakan. Kalau vaksin bisa dipaksakan kenapa 3 T tidak bisa dipaksakan. 

Ia khawatir negara tak mau keluarkan duit karena 3T butuh biaya banyak. Sedangkan jika vaksin, ada banyak sumbangan negara sahabat. Apalagi program vaksinasi, kata dia, membantu penyerapan APBN. 

“Saya khawatir kita menghadapi pandemi ini dalam rangka pendekatan ekonomi, pendekatan pembangunan. Bukan pendekatan krisis kesehatan,” tutupnya.