Bahaya penularan Covid-19 masih mengancam penyelenggaran PON XX di Papua kelak. Pemerintah tetap tancap gas, meski penyelenggaraan tersebut dianggap bakal menyebabkan ledakan kasus di provinsi tersebut.

Rencana pemerintah menggenjot penyelenggaraan PON XX di Papua Oktober nanti, dikhawatirkan bakal menyebabkan ledakan kasus di provinsi tersebut. Pemerintah dianggap tutup mata dengan kondisi kritis di provinsi tersebut.

Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo menilai  pelaksanaan PON yang bakal mendatangkan ribuan atlet dari sejumlah daerah berpotensi penularan virus meninggi. “PON itu akan lahir kan ledakan Covid yang lebih parah lagi di Papua dan pemerintah tidak ada jaminan bisa atasi itu,” kata Yuliana Yuliana yang lama bergelut dengan isu kesehatan di Papua tersebut, kepada Hakasasi.id.

Sikap pemerintah yang kukuh melaksanakan PON tidaklah masuk akal lantaran keterisian rumah sakit masih tinggi, sementara banyak tenaga kesehatan  yang ikut tertular virus. Menurut dia pemerintah hanya bernafsu mengenai proyek penyelenggaraan tanpa mempertimbangkan kesehatan orang asli Papua. 

“Rencana yang hanya pikir uang dan proyek tapi tidak pikir keselamatan rakyatnya,” lanjut Yuliana yang lama bergelut dengan isu kesehatan di Papua tersebut.

Akhir Juli lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PON Papua harus tetap terlaksana, karena helatan pesta olahraga itu merupakan agenda nasional. Rencananya pemerintah akan melakukan test event pada Agustus ini. Sehingga, kata  Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu, tentu seluruhnya perlu disinkronkan dengan kegiatan, jangan sampai kegiatan nasional nanti bisa terganggu.

Hal senada juga ditekankan oleh bekas Kapolda Papua yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Paulus Waterpauw. “PON itu marwah negara. Harus sukses terlaksana dan tidak boleh ditunda,” kata Komjen Paulus Waterpauw, awal Agustus ini.

Ketua Harian Panitia Besar PON Papua Yunus Wonda sendiri menyatakan kekhawatiran potensi ledakan kasus Covid-19 di Papua karena penyelenggaraan pesta olahraga tersebut. Ia meminta pemerintah pusat menyiapkan tata pelaksanaan yang tepat penyelenggaraan pesta olahraga tersebut.

Pelaksanaan PON ke-20 pada  2021 ini sebenarnya agenda yang tertunda.  Pelaksanaan agenda empat tahunan ini seharusnya diselenggarakan pada 2020 lalu. Namun, situasi pandemi membuat pemerintah menunda penyelenggaraannya menjadi tahun 2021. 

Rencananya pesta olahraga ini akan dilaksanakan  di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke dari 2- 15 Oktober. Diperkirakan lebih dari 6000 atlet dari hampir seluruh daerah di Indonesia yang akan menghadiri pesta olahraga tersebut.

Namun hingga 5 Juli, kasus Covid-19 di provinsi tersebut mencapai 28.276 kasus. Peningkatan kasus ini pun tak terlepas dengan penyebaran virus varian Delta yang dinilai lebih ganas dibandingkan dengan varian virus Corona penyebab Covid-19 lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Robby Kayame, awal Agustus lalu mengatakan rata-rata penambahan kasus per hari bisa mencapai 300-400 kasus. Sementara jumlah mereka yang meninggal per harinya di Kota Jayapura saja bisa mencapai 5-15 orang.

Pertengahan Juli lalu, Kota Jayapura yang dinilai sebagai wilayah dengan fasilitas kesehatan terbaik di provinsi tersebut tingkat keterisian di tujuh rumah sakit mencapai 100 persen.

Menggilanya kasus Covid-19 ini menyebabkan kelangkaan pasokan oksigen untuk keperluan penanganan kesehatan. RSUD Yowari Kabupaten Jayapura misalnya hanya bisa menyediakan 10-20 tabung oksigen per harinya, padahal kebutuhan oksigen medis harian mencapai 50-60 tabung.

Berkaca pada parahnya kasus penularan, Pemprov Papua sebenarnya merencanakan lock down. Namun, pemerintah pusat tak merestui rencana tersebut dengan melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat di kota dan kabupaten yang rencananya jadi tempat pelaksanaan PON. Sementara pemberlakuan PPKM level 3 di sejumlah kabupaten lain.