Sumber foto : divezone.net

Pembangunan proyek wisata premium Taman Nasional Komodo di NTT, Indonesia, mendapat teguran dari UNESCO karena mengancam dapat merusak tatanan ekonomi warga dan lingkungan hidup setempat. Peringatan sama juga sudah disuarakan sejak tahun lalu oleh pegiat HAM dan lingkungan tetapi tak digubris. 

Teguran itu disampaikan melalui dokumen WHC/21/44.COM/7B, pembangunan di TNK dianggap telah melanggar nilai-nilai universal luar biasa (OUV) dan environmental impact assessment (EIA) dari IUCN World Heritage Advice dan segera membuat revisi proyeknya tersebut. Lembaga inipun mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan revisi dokumen amdal. 

UNESCO sendiri menegur karena mereka menemukan beberapa ancaman yang dapat merusak tatanan ekonomi warga dan lingkungan hidup setempat.

Lembaga itu setidaknya memberikan tujuh desakan terhadap Indonesia. Beberapa diantaranya yakni, diadakannya penelitian sensus populasi komodo, mengundang IUCN ke Indonesia untuk mengawal proyek wisata di TNK, serta memperbaiki dan mempertegas hukum dalam pengelolaan ekosistem laut, dan perbaikan dokumen EIA atau amdal paling lambat 1 Februari 2022.

Komite Warisan Dunia (IUCN) juga meminta Indonesia menyampaikan informasi koneksi wisata di area TNK dan sekitarnya. Mereka juga ingin mendapatkan penjelasan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 13 Juli 2020 yang salah satunya berisi tentang pembebasan dokumen amdal pembangunan di kawasan taman nasional.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak kunjung memberikan revisi yang diminta sebelumnya. Selama ini juga Pemerintah Indonesia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh UNESCO, akhirnya lembaga tersebut mendesak agar Indonesia menghentikan proyek TNK. Bahkan pemerintah ngotot ingin merampungkan proyek ini pada bulan Agustus ini. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno kini sedang meminta minute of meeting dari pertemuan UNESCO mengenai kawasan TNK agar dapat mengkaji lebih dalam. Apapun yang dilakukan pemerintah ingin menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan di Labuan Bajo.

“Jadi apapun yang kita lakukan di Labuan Bajo itu harus berdasarkan terhadap kajian dari dampak terhadap lingkungan hidup. Dan penyusunan amdal ini harus kita koordinasikan dengan KLHK. Nanti, pada akhirnya tujuannya mengarahkan kita kepada Taman Nasional Komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodiversity, agar ekosistemnya tidak terganggu,” kata Sandi dalam siaran pers Kemenparekraf Senin (8/9).

Sudah Lama Ditentang Warga dan Aktivis

Pembangunan TNK sendiri bukan baru kali ini saja mendapatkan protes. Sebelum UNESCO melayangkan desakannya untuk menunda proyek pembangunan, warga setempat sudah melakukan protes mengenai penggarapan proyek yang merusak lingkungan.

Sunspirit misalnya melaporkan bahwa meskipun memang pembangunan di TNK dilakukan dalam zona pengembangan zonasi taman nasional sering sekali diutak-atik demi memuluskan investasi. Alasan pembangunan sesuai dengan zonasi seakan-akan dijadikan tameng untuk memuluskan pembangunan yang pada kenyataannya merusak lingkungan.

Hakasasi.id sendiri sebelumnya sudah mencatat bahwa habitat Komodo yang terbentuk alami melalui proses jutaan tahun itu beresiko rusak dan tak bisa dipulihkan. Contohnya perubahan bentang alam yang sudah terjadi di bukit tempat komodo mencari mangsa di Pulau Rinca, akibat dipatok untuk lokasi bangunan dan helipad.

Bukan hanya itu, pembangunan pariwisata juga mengakibatkan adanya potensi kerusakan alam laut yang diakibatkan oleh kapal penumpang yang hilir mudik di pulau. Selain itu, fasilitas akomodasi seperti hotel juga berpotensi membuang limbah yang dapat mengancam habitat komodo dan lingkungan.

“Status TNK, alih-alih jadi motivasi pemerintah untuk menggalakan konservasi dan menjaga keutuhan habitat komodo, kini sekedar jadi papan reklame bagi wisatawan kelas ekonomi menengah ke atas saja. Atas nama pemasukan devisa, Negara gas terus pengembangan sektor pariwisata, apalagi sejak target kunjungan wisatawan tahun ini meleset jauh akibat pandemi Covid-19.”

Sementara UNESCO sendiri telah mewajibkan agar perlindungan tidak hanya wajib dilakukan terhadap satwa komodo, tapi juga terhadap keutuhan ekosistem satwa dan vegetasi lain dalam pulau.

UNESCO juga telah menegaskan dalam Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia untuk memastikan langkah-langkah efektif dan aktif ditempuh untuk konservasi warisan budaya dan alam yang berada di dalam wilayahnya berdasarkan Pasal 5 konvensi tersebut. 

Selain itu, temuan Jaringan Kerja Rakyat (JANGKAR) berupa rencana pemindahan warga Kampung Komodo dimana di saat yang bersamaan akan dilaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas pariwisata seperti akomodasi dan transportasi.

“Pemerintah juga berencana untuk memindahkan masyarakat Kampung Komodo ke luar Pulau, padahal mereka sudah hidup di Komodo sejak sebelum penetapan Taman Nasional dan memiliki kedaulatan agraria, kultural, dan ekonomi dengan Pulau Komodo. Jadi, sementara warga lokal digusur keluar dari kawasan Komodo, Pemerintahan Joko Widodo memfasilitasi masuknya perusahaan-perusahan pariwisata ke dalam kawasan Komodo,” tulis JANGKAR dalam pernyataan sikap mereka.

Mereka juga menuntut agar pemerintah menghentikan proyek pembangunan pariwisata Pulau Komodo dan membatalkan rencana pemindahan warga Komodo keluar dari tanah leluhur mereka. Serta agar pemerintah bekerjasama dengan warga Komodo untuk kegiatan-kegiatan konservasi dan pariwisata berbasis komunitas.

Berbagai protes dan keluhan ini berkali-kali dikesampingkan. Bahkan Kementerian KLHK sendiri berucap bahwa pembangunan Taman Nasional Komodo kini sudah mencapai 95% dan akan rampung bulan Agustus.

“Pembangunan sudah 95%. lanjut sambil UKP UPL diselesaikan oleh PUPR,” Ucap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem KLHK Wiratno.

Mengetahui progres pembangunan yang tinggal sedikit lagi rampung, akankah teguran UNESCO dapat menyelamatkan komodo dan warga pulaunya?