Sumber foto: Hops.id

Pengecatan pesawat kepresidenan senilai Rp 2 miliar tak pantas dilakukan di tengah penanganan pandemi yang masih menelan korban meninggal hingga menembus 100.000 jiwa. 

Urusan ganti warna pesawat kepresidenan yang ditaksir kira-kira menelan biaya Rp 2 miliar menjadi kebijakan ironis di tengah carut marut penanganan pandemi Covid-19. Anggaran ini dinilai tidak pas di tengah berbagai keluhan pemerintah sendiri untuk mencukupi penanganan pandemi. 

Direktur Lokataru Haris Azhar menyebutkan ganti cat bikin Istana terkesan tak sensitif akan kesulitan warga saat ini. Padahal, ribuan orang dilaporkan meninggal setiap hari karena Covid-19, belum lagi perekonomian masyarakat yang oleng kala Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama sebulan lebih.

“Kalau dibandingkan dengan APBN duit ini kecil. Tetapi kalau itu dimanfaatkan bagi warga miskin, itu sangat besar,” kata Haris di konten NgeHAMtam bertajuk “Ga Peka Sama Sekali !! Lagi Pandemi Ngecat Pesawat”, (5/8).

Menurutnya kalau harus mengeluarkan anggaran untuk perawatan pesawat, ada baiknya mendahulukan hal-hal primer, seperti misalnya peningkatan keamanan pesawat. Yang paling utama pesawat itu yang penting bisa terbang. 

“Buat apa diganti warna dari biru muda menjadi merah putih tapi terbangnya mundur?” 

Penganggaran pengecatan ini pantas dikoreksi. Lembaga yang berwenang mengurusi persoalan pesawat kepresidenan adalah Sekretariat Negara. Presiden pun seharusnya marah pada mereka, kok bisa urusan cat pesawat dilaksanakan ketika pandemi mencekik perekonomian warga.

Kalau perlu ada audit, sebenarnya pesawat kepresidenan ini efektif atau tidak penggunaannya. “Jadi menurut saya ketidakpekaan ini adanya di dalam tim Setneg (Sekretariat Negara) itu sendiri. Dan harusnya presiden marah dan mengoreksi,” kata Haris. 

Seharusnya, jika pengecatan pesawat ini tetap dilakukan seharusnya melibatkan pelaku UMKM. Misalnya saja, pengecatan dilakukan oleh kelompok pengrajin airbrush yang juga terkena dampak ekonomi pandemi. 

Taksiran pengecatan sebesar Rp 2 miliar muncul dari Alvin Lie, pengamat dunia penerbangan, yang juga eks anggota Ombudsman. Duit ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Ada yang setuju, namun banyak yang juga yang mencibir rencana pemerintah mengganti cat pesawat tersebut.

Yang setuju pun beralasan cat merah adalah bagian dari merah putih, warna bendera Indonesia. Tapi lagi-lagi, bagi Haris, urusan warna itu nggak penting di masa seperti ini. Istana seharusnya sensitif dengan urusan pandemi. 

 “Simbol-simbol (warna) hari gini enggak penting,” kata Haris.