Sumber foto : Twitter LBH Jakarta (@LBHh_Jakarta)

Kepolisian sewajarnya tak menindaklanjuti pengaduan terhadap Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliaring dan empat mahasiswa asal Papua. Laporan kepada mereka atas tudingan makar merupakan tindakan salah kaprah.

“Sangat disayangkan pihak kepolisian tidak melakukan edukasi kepada para pelapor. Padahal itu penting untuk penegakan asas legalitas dan pendalaman pengetahuan konstitusi.” ungkap Ni Kadek Vany Primaliaring saat dihubungi oleh tim Hakasasi.id

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, mengungkap pelaporan terhadap kepada Vany dan empat mahasiswa Papua itu mengada-ada, melanggar perundangan, dan membahayakan demokrasi. Vany, kata dia, melaksanakan tindakan pendampingan hukum yang dijamin oleh konstitusi 

“Vany itu sedang melaksanakan tugas UU advokat, menjalankan tugas konstitusional UU 1945 dan UU HAM untuk mendampingi klien yang sedang menyampaikan pendapat. Jelas apa yang dilakukan oleh Vany dan YLBHI Bali hanya menjalankan,” ungkap dia saat ditelpon oleh tim Hakasasi.id.

Direktur LBH Bali sendiri, Ni Kadek Vany Primaliaring, dan empat mahasiswa asal Papua dilaporkan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) usai melakukan penyampaian pendapat yang dilakukan di muka umum pada bulan Mei (31/5/2021).

Isnur khawatir jika pelaporan yang dilakukan oleh ormas ini didalangi oleh pihak berkepentingan yang berupaya untuk membungkam kritik.

Meika Arista, Praktisi Hukum Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation menambahkan jika laporan yang diajukan oleh Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pendampingan hukum itu sah dan sesuai konstitusi, justru pelapor lah yang melanggar hukum.

“Para pelapor malah bisa dikatakan melanggar hukum dan HAM karena melakukan upaya untuk mempersempit ruang berpendapat dan mengambil hak berpendapat orang lain,” ungkap dia kepada tim Hakasasi.id

Menurut dia tudingan makar yang dilayangkan oleh PGN tak memenuhi definisi makar dalam UU. Pasal 104 ayat 1, makar dilakukan dengan maksud membunuh, merampas kebebasan, atau membunuh Presiden/Wakil Presiden. Dalam Pasal 107 ayat 3, makar berarti melakukan tindakan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah. Selain itu terdapat penjelasan soal makar dalam pasal lain. 

“Banyak yang salah mengartikan dan pelaporan serupa terjadi. Ini seakan-akan dibuat untuk memberi peringatan bagi mereka yang melakukan penyampaian pendapat dan kritik.” 

Polda Bali sendiri menerima laporan PGN dengan No. Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali pada Senin (2/8/2021). Laporan itu menuliskan alasan pelaporan adalah dugaan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 KUHP.  Selain dituding makar, Ni Kadek Vany Primaliaring juga dilaporkan melakukan pemufakatan makar yang terdapat pada Pasal 110 KUHP.