Sumber foto : katatada.co.id

Pertambangan di Sangihe cacat sejak pemberian izin. Kini pun masyarakat terimbas kerusakan sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya.

Jejak pemberian izin tambang emas di Pulau Sangihe memiliki kecacatan. Redaktur Islam Bergerak, Roy Murtadho, menyebutkan izin itu bertentangan dengan UU. No. 1 tahun 2014  perubahan atas UU. No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Perundangan itu menyebutkan pulau kecil dengan luas dibawah 2.000 km persegi tidak boleh ditambang serta pemanfaatan pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Padahal luas pulau tersebut hanya 736 km persegi. Sedangkan total izin pertambangan yang dikantongi PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS) mencapai 4.200 ha, atau setengah dari bagian selatan pulau itu. 

Pemerintah seakan dapat membelokan peraturan-peraturan yang sudah dibuat demi kelancaran investasi semata. Ia mencatat banyak kasus-kasus serupa terjadi terkait izin tambang. 

“Kita teriak hentikan perusakan lingkungan, kita menuntut agar pemerintah menepati janji politiknya terutama Pak Jokowi sejak tahun 2014 punya janji  menyelesaikan konflik di sektor agraria. Tapi, nyatanya di satu sisi justru mengundang investasi besar-besaran,” kata Roy dalam webinar Dema FISIP berjudul ‘Ada Apa Dengan Sangihe: Kontroversi IUP PT. TMS Serta Dampak Ekologi, Sosial dan Budaya’ pada Sabtu (31/7).

Kasus serupa juga terjadi di tambang emas Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan. Di Tumpang Pitu misalnya, pemerintah seenaknya mengubah status hutan lindung diubah menjadi hutan produksi agar dapat ditambang. Tambang tersebut bukan hanya akan merusak, tapi juga mengganggu kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya, . Gunung Tumpang Pitu sendiri dipakai oleh masyarakat sebagai penanda pulang saat melaut dan juga benteng alami dari bencana tsunami.

Founder Lokataru, Haris Azhar, menyebutkan secara hukum jelas Menteri ESDM telah melakukan kesewenang-wenangan dan ada alasan sosiologis dibalik pelarangan penambangan pulau kecil dalam UU Nomor 1 tahun.2014.

Selama ini warga Sangihe menanyakan kepada KKP, apakah mereka memberikan izin kepada Kementerian ESDM. Mereka menjawab KKP tidak pernah memberikan izin tambang disana.

“Dari situ sudah jelas ada penyalahgunaan kewenangan Menteri ESDM yang telah memberikan izin kepada PT. TMS untuk melakukan bisnis ekstraktif di Sangihe,”  kata Haris.

Menurutnya sebelum sebuah usaha dilaksanakan harus ada konsultasi publik terlebih dahulu. PT. TMS memang melakukan sosialisasi, akan tetapi hal itu didampingi oleh aparat keamanan sehingga menimbulkan intimidasi kepada warga. Partisipasi jadi terkesan simbolis dan tidak tulus.

Tambang emas ini juga mengancam menghilangkan struktur dan fasilitas penyanggah ekonomi dan tidak ada jaminan bahwa lapangan kerja yang baru menyejahterakan warga setempat. 

Selama ini kepala daerah dan pejabat sektoral berdalih pembukaan tambang, termasuk tambang emas, untuk menciptakan lapangan kerja. Tetapi setelah tambang beroperasi kerusakan ekologi terjadi dan pertanian rusak. 

Haris pun menceritakan pengalamannya di Pulau Romang, Sumba Timur. Karyawan pertambangan di sana tidak memiliki kontrak kerja jelas. “Justru gajinya parah, kontrak kerja gak ada, kontrak harian, jaminan sosial gak ada, kalau kecelakaan perlindungannya juga gak ada,” jelas Haris.

Padahal menurutnya dibandingkan dengan memberikan izin usaha tambang seperti saat ini, mengapa pemerintah tidak merencanakan pemberdayaan ekonomi seperti pertanian atau pariwisata misalnya.