Pemidanaan terhadap anak Akidi Tio, Heriyanti, atas kasus sumbangan Rp 2 triliun yang urung diberikan seharusnya tak perlu dilakukan. Penetapan tersangka ini selain bakal menakut-nakuti calon penyumbang kepada negara juga menunjukkan cerobohnya pejabat yang asal terima sumbangan.

Kasus sumbangan Rp 2 triliun keluarga almarhum Akidi Tio, mencuri banyak perhatian. Bagaimana tidak, seremoni sumbangan yang dihadiri Kapolda hingga Gubernur Sumatera Selatan pada 28 Juli lalu itu tak jelas mana uangnya. Akibatnya anak Akidi, Heriyanti, pun ditetapkan sebagai tersangka kasu penipuan. 

Direktur Lokataru Haris Azhar menganggap penetapan tersangka ini tindakan gegabah. Banyak perkara di belakang sumbangan yang urung diberikan itu. 

Pertama adalah soal para pejabat yang hadir dalam seremoni itu. Mereka seharusnya turut diperiksa karena sumbangan kepada negara, apalagi dengan jumlah fantastis, memiliki mekanisme khusus. 

“Misalnya saja sumbangan tersebut dianggap penerimaan negara bukan pajak, itu ada mekanismenya,” ucap Haris dalam episode terbaru Nge-Hamtam  bertajuk “Ini Akibat Sumbangan 2 Triliun Jadi Panggung”, yang tayang, Selasa (2/8).

Kedua adalah kecerobohan institusi. Pemerintah dan aparatnya harus melakukan pengecekan jika ada sumbangan ke negara. Jika uang tersebut berada di luar negeri maka bisa dikonfirmasi ke otoritas setempat untuk mendapat kejelasan sekaligus latar belakang dana sumbangan.

Pasalnya, menurut Haris, negara yang dalam hal ini baik aparat atau pejabat pemerintahan memiliki cukup alat dan kewenangan untuk memeriksa apakah benar memang seseorang memiliki niat baik untuk mendonasikan uang kepada negara. 

“Kalau ada pejabat didatangi  orang, mau nyumbang ini, mau kasih segala macam, cek asal-usulnya, jangan main terima aja,” kata Haris. 

Ketiga, jangan gegabah. Haris meminta polisi bisa adil menanggapi permasalahan ini dan tidak hanya menyudutkan calon donatur, yang terlanjur disebut-sebut berbohong soal keberadaan duit bantuan tersebut. 

Polda Sumatera Selatan pada 28 Juli lalu memang membuat publikasi penerimaan bantuan secara simbolis, dari keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio, dengan nominal sebesar Rp 2 triliun untuk membantu penanganan Covid-19. Dalam acara itu,  Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri selaku penerima bantuan.  Gubernur Sumsel Herman Nderu turut hadir menyaksikan penyerahan simbolis tersebut.

Menurut dia polisi tak perlu buru-buru mempidanakan pemberi bantuan, seperti yang sudah sempat diberitakan media. Tindakan yang dilakukan donatur masih berupa niat menyumbang. Sementara niat menyumbang tidak bisa dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum.

“Bukan berarti niat baik itu kalau tidak dipenuhi malah diancam dengan pidana.Ini mengganggu implementasi pelaksanaan niat baik. Kalau begini caranya nanti orang enggak mau bantu pemerintah,” kata Haris.

Dugaan prank bantuan Rp 2 triliun kini berujung dengan pemeriksaan polisi kepada anak almarhum Akidi, yakni Heriyanti. Hasil pemeriksaan sementara tak ada uang Rp 2 triliun pada rekening  keluarga Akidi yang diperiksa polisi terkait kasus bantuan tersebut.