“Ada aspek HAM yang hilang dalam proses ini (penyitaan aset nasabah Jiwasraya)” 

Founder Lokataru, Haris Azhar

Entah sudah berapa kali amarah dan kekecewaan Machril tumpah ketika berbicara soal aset nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dia kembali menumpahkan perasaannya saat mengikuti webinar ‘Perilaku Abuse of Power Atas Aset Berkedok Penegak Hukum’ pada Sabtu lalu (31/7). Ia adalah salah satu nasabah yang asetnya turut disita dalam perkara perusahaan asuransi tertua itu. 

“Apakah dibenarkan secara hukum uang nasabah Jiwasraya digunakan secara sepihak untuk menutupi kerugian perusahaan tanpa minta persetujuan Nasabah. Tindakan ini merusak kepercayaan dan citra Negara Indonesia dimata dunia selain merugikan Nasabah yg terikat perjanjian berupa Polis. Juga tidak ada kepastian Hukum,” keluhnya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar pada Oktober 2018 dan membuat aset nasabah ikut terkena imbasnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengalami gangguan likuiditas sehingga tercatat negatif sebesar Rp 23,29 triliun pada September 2019. Kasus ini ditangani oleh kejaksaan. 

Pengadilan telah memutus enam terdakwa kasus ini bersalah pada Oktober tahun lalu. Mereka antara lain mantan Direktur Utama Asuransi Jiwasraya (AJS), Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan AJS, Hary Prasetyo; Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS, Syahmirwan; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Namun penyitaan aset perkara itu menyisakan masalah. Aset nasabah terseret penyitaan akibat gagal bayar. Padahal jika ditelusuri aset-aset milik nasabah tidak memiliki ada kaitannya dengan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh petinggi Jiwasraya. 

Kuasa Hukum nasabah PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, Palmer Situmorang, mengungkap aset kliennya dilindungi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 UU itu menyatakan nasabah adalah pihak ketiga yang berkepentingan. 

Lebih lanjut ayat dalam pasal itu antara lain menjelaskan: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 

“Dalam putusan pengadilan mengenai penyitaan aset atau perampasan hak itu ada kata-kata “sementara” dan “bagi pihak-pihak yang terdaftar, jika ada kepentingan yang dirugikan” seharusnya kalau mengikuti regulasi aset milik nasabah bisa kembali. Berarti saat ini ada dugaan pelanggaran regulasi pengawasan.” tambah dia. 

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menyayangkan proses penanganan dan penyitaan kasus Jiwasraya tidak proporsional, tidak tepat dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang terjadi. 

Menurut dia catatan kasus Jiwasraya ini sudah jadi perhatian banyak pihak. Saat ini mungkin sudah masuk dalam hal politik. Penyitaan yang dilakukan menggunakan sentimen-sentimen korupsi atau hasil rampasan korupsi. 

“Belum lagi ada penegak hukum yang tidak transparan. Ada aspek HAM yang hilang dalam proses ini,” ungkap dia. 

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa menegaskan hukum pidana, yakni pasal 16 dan 38 KUHAP, menyebutkan barang yang tidak ada kaitannya untuk tindak pidana tidak boleh disita karena memiliki tujuan terbatas untuk melakukan investigasi. 

Jika penyitaan dilakukan terhadap aset pihak ketiga maka barang tersebut harus dikembalikan karena berhubungan dengan HAM. Hal ini sesuai dengan protection right to property dalam HAM. Jika proses verifikasi masih belum jelas maka hakim berhak untuk mengembalikan penyitaan. 

Saat ini, kata dia, seringnya proses verifikasi tidak jelas dan ditolak untuk dikembalikan.

Pasal 45 KUHP sendiri mengatur bahwa barang bukti tidak bisa dijaga terlalu lama. Apalagi jika dimiliki oleh pihak ketiga. 

“Di dalam pasa ini hanya tertulis mengenai tersangka dan kuasa hukum dan tidak ada mengenai pihak ketiga, karena sudah kelas bahwa pihak ketiga berhak dan terverifikasi untuk mendapatkan hak mereka.” tegasnya.

Pakar Hukum Pidana UGM, M. Fatahillah Akbar, mengungkap kasus Jiwasraya mulai terendus pada tahun 2008 dan terkuak pada 2018. Pergantian direksi yang membuat metode investasi atau regulasi berubah. Para direksi ini membuat komite investasi hingga merubah regulasi. 

“Saat itu mereka memilih 45 saham dan investasi ke situ, sampai berakhir jadi saham goreng atau saham rugi. Padahal, sebagai BUMN jiwasraya ini harusnya hati-hati dalam investasi.” jelasnya.