Sumber foto : liputan6.com

Penggusuran pemukiman di Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, Maret 2021 lalu tak hanya menyisakan duka bagi warga yang tergusur, namun juga terabaikannya kebutuhan pendidikan anak-anak. 

Derita anak-anak Gang Buntu II, Pancoran seperti tak berakhir. Pasca melihat orang tua dan saudara mereka bentrok ketika mempertahankan rumah, mereka terancam penularan Covid-19. Sejak ricuh pada Maret 2021 lalu, anak-anak yang duduk di bangku PAUD, ini harus belajar tanpa ketersediaan masker dan hand sanitizer.

Saat sekolah harus dilakukan secara daring pun, mereka tak punya alat memadai, seperti gadget, laptop, atau bahkan paket internet. 

Kondisi mereka tenggelam dari lapas dari perhatian atas konflik lahan. Pun saat pandemi Covid-19 kian mengganas pendidikan anak-anak ini tak dilirik oleh perhatian publik melalui media massa. 

Hanna Fernandus dan Lokataru Foundation menelisik keadaan kegiatan belajar mengajar anak-anak di Gang Buntu II Pancoran usai tragedi penggusuran yang melibatkan perusahaan pelat merah Pertamina terjadi. 

Hannah mengungkapkan dalam jangka waktu tertentu ada masa ketika anak-anak tak bisa menggunakan bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pasalnya, ketika konflik memanas, polisi menduduki bangunan tersebut. “Akibatnya, anak-anak terpaksa belajar di area sekitar bangunan yang tidak layak dan aman,” seperti ditulis Hannah dalam risetnya.

Anak-anak menyaksikan kekerasan ketika terjadi bentrokan antara warga dengan kelompok organisasi masyarakat yang diduga dibekingi perusahaan pada 17 Maret 2021.

Di samping itu, anak-anak juga rentan terpapar Covid-19. Pasalnya mereka terpaksa belajar secara luring. Hal ini disebabkan mayoritas keluarga anak-anak tersebut tak mampu menyediakan perangkat komunikasi penunjang pembelajaran daring.

Potensi terpapar Covid-19 juga semakin besar, lantaran ketika mereka harus belajar secara luring, anak-anak ini tak dilengkapi pelindung diri dan juga alat kebersihan hand sanitizer.

Hannah mengungkapkan di tengah banyaknya kekurangan penunjang kegiatan belajar, perhatian media, kelompok advokasi, dan gerakan masyarakat sipil juga lebih fokus pada aspek legalitas terkait hak tinggal warga. Oleh karenanya, faktor pendidikan luput dari perhatian.

“Pemberitaan dan publikasi pun bersifat fluktuatif: frekuensi pemberitaan meningkat hanya ketika konflik muncul dan reda setelah beberapa waktu,” seperti ditulis Hannah dalam risetnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya pemerintahan di administrasi Jakarta Selatan tak memberikan pendampingan bagi anak-anak ketika kegiatan PAUD terganggu.

Oleh karena itu, untuk menjamin kegiatan PAUD berjalan dengan lancar Hannah menuliskan sejumlah rekomendasi.

Pertama, ia merekomendasikan agar media turut berperan dalam mempublikasikan kembali dampak penggusuran terhadap kegiatan pendidikan agar mengundang perhatian banyak pihak terkait nasib anak-anak di Gang Buntu, Pancoran.

Selain itu, negosiasi warga yang tergusur dengan perusahaan perlu digalakan kembali untuk membicarakan nasib kelanjutan kegiatan PAUD, setidaknya selama sengketa terjadi.

Hannah juga menuliskan perlunya pengadaan bantuan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar seperti perangkat elektronik, kuota internet, atau alat kebersihan seperti hand sanitizer.