Jerat pinjaman online (pinjol/ fintech) bisa kian mengancam di tengah pandemi Covid-19. Peminjaman ini menjadi solusi instan di tengah pendapatan cekak namun akibatnya bisa fatal. 

“Masyarakat terutama para pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji atau NPWP sangat mudah terjerat kasus pinjaman online ilegal,” – Sapty M. Wahyudi

Kalimat itu menjadi pengakuan Sapty M. Wahyudi, mantan kepala divisi kartu kredit di salah satu bank negara, tergelincir dalam pinjol. Ia berbincang dengan Haris Azhar di channel youtube melalui segmen #NgeHAMtam yang diunggah pada Juni 2020 lalu. 

Pada dasarnya, kata dia, pinjaman itu diperuntukkan kegiatan produktif karena perhitungannya harus jelas. Penggunaan untuk keperluan pribadi seperti pesta akan menjerumuskan pada perhitungan meleset dan akan sulit melakukan pengembalian. 

Kondisi ekonomi di masa pandemi saat inipun rentan akan jeratan pinjol. Rezeki cekak karena berbagai pembatasan aktivitas seringkali membuat orang terpaksa membutuhkan jalan pintas, pinjol-lah yang menjadi solusinya. 

Masyarakat menjadi target rentan platform pinjol ilegal karena dalam keadaan terdesak, mereka tergiur untuk menggunakan layanan pinjol karena kemudahan dan efisien yang ditawarkan. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman pun hanya KTP. 

Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran pinjol pada periode Mei 2021 tumbuh 102,67 persen dibandingkan dengan periode Januari hingga Mei 2020. Mereka pun menyebut jumlah pinjaman dalam tiga tahun terakhir mencapai 81,5 triliun. 

Tingginya kenaikan pengguna platform pinjaman online ini memicu kemunculan platform pinjol ilegal. Hal ini tidak dapat dihindarkan dan menurut Satgas Waspada Investasi (SWI), platform ilegal ini berbahaya dan tidak memiliki etika bisnis, terlebih mereka tidak ada di bawah pengawasan OJK. 

“Hingga saat ini platform pinjol yang terdaftar di OJK ada 138, sisanya adalah platform ilegal. OJK pun sudah membatasi jumlah bunga pinjaman sebesar 0,8% per hari. Sedangkan yang ilegal bisa sampai 2% per hari,” tambah Septy. 

Agar masyarakat terhindar pinjil,Sapty pun memberikan tipsnya, yakni: 

  1. Cari tahu apakah perusahaan fintech tersebut memiliki kantor di Indonesia, memiliki nomor telepon dan website resmi. 

  2. Sering membaca rating dan review dari para pengguna sebelumnya

  3. Jangan pernah memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses data kontak (Aplikasi fintech hanya boleh meminta akses kamera, microphone dan lokasi.)

  4. Saat mulai melakukan pinjaman, minta jelas tentang pembiayaan yang akan dikenakan. 

  5. Mempelajari jumlah bunga yang diberikan oleh perusahaan dan harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh OJK, yakni 0,8 persen.

  6. Saat perusahaan melakukan penagihan tunggakan, perusahaan tidak boleh menggunakan ancaman maupun kekerasan. Penagih harus memiliki surat kuasa dan tanda pengenal. 

  7. Ketika terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan awal, konsumen bisa langsung menghubungi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (APFI) atau OJK di nomor 157.