Statuta UI dianggap memiliki muatan politik pemerintah. Aturan ini mengganggu independensi akademisi. 

Guru besar dan mahasiswa UI mendesak pencabutan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Statuta UI. Selain kontroversi rangkap jabatan, PP ini ternyata mengandung kepentingan politik lainnya.

Dalam diskusi daring yang diselenggarakan via zoom pada Sabtu, 24 Juli 2021, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Manneke Budiman, menilai revisi statuta ini rentan terhadap kepentingan politik luar dan merupakan praktik tercela yang seharusnya tidak dilakukan oleh kalangan akademisi. 

“Saya bukan menyampaikan sentimen pribadi, tetapi ada agenda politik yang dilakukan oleh beberapa internal UI yang memiliki kepentingan untuk turut serta dalam lingkaran kekuasaan negara. Siapapun yang menjadi pemimpin di UI, dapat memasukan orang-orang politik ke UI.” ungkap dia. 

Menurutnya, orang-orang tersebut tidaklah peduli terhadap reputasi presiden, reputasi universitas, dan Kementerian Pendidikan. Fokus dari revisi ini hanyalah kepentingan atas kekuasaan politik. 

Revisi Statuta UI, lanjut dia, membuat posisi rektor menjadi absolut dan berpotensi abuse of power. Kewenangan dekan untuk membuat kebijakan dalam fakultas masing-masing pun tidak dimuat dalam peraturan baru ini. 

Guru Besar Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto, menambahkan berdasarkan peraturan tersebut, pengangkatan rektor, guru besar, dan doktor kehormatan berada di tangan rektor dan tidak membutuhkan persetujuan organisasi lain di universitas.

“Ada tata kelola universitas seperti check and balance juga transparansi, keduanya dilemahkan dan dilakukan secara sembrono demi orang-orang yang memiliki kepentingan,” ungkap Bu Sulistyowati Irianto

Statuta UI ini pun telah menyalahi fungsi otonomi universitas, yakni tidak lagi menjadi tempat bagi intelektual untuk mengabdi kepada masyarakat dan pencetus gerakan moral. Perubahan ini berdampak terhadap pelaksanaan dan pengembangan kegiatan akademik. 

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra merasa jika peraturan tersebut tak dicabut maka akan merusak iklim intelektual di kalangan mahasiswa. 

Akademisi Hukum Pidana UI, Gandjar Laksmana, penyusunan Statuta UI melanggar hukum. Tidak semua revisi dalam PP ini buruk akan tetapi, kata dia, ada satu saja cacat substansi atau materiil sudah bisa bikin saya tidak setuju. 

“Mungkin di satu klausul membantu, tapi satu klausul menjebak, terutama di bidang pendidikan.” tutup dia.