Trauma akan represi aparat melemahkan kepercayaan Orang Asli Papua akan program pemerintah termasuk vaksinasi.

Berita bohong dan trauma warga terhadap pemerintah Indonesia dinilai sebagai faktor penghambat vaksinasi di Papua. Kepala Dinas Kesehatan Papua Robby Kayame, mengungkap berita hoaks dan trauma membuat Orang Asli Papua (OAP) enggan melakukan vaksinasi. Ditambah lagi tersebar berita bohong berbau agama yang memandang vaksin berhubungan dengan satanisme turut membawa pengaruh buruk bagi program vaksinasi.

Alhasil data dan realitas lapangan menunjukkan rendahnya vaksinasi di kalangan Orang Asli Papua  dalam forum virtual “Pertanyaan Seputar Vaksin Covid-19” yang diselenggarakan Tabloid Jubi, Sabtu (24/7).

Data yang dimiliki Dinkes Papua, setidaknya hingga Sabtu 24 Juli siang, baru ada 195.723 orang yang menerima vaksin dosis pertama, atau 13,6 persen dari sasaran vaksinasi. Sementara untuk vaksin dosis kedua baru diterima 112.911 warga atau baru 5,58 persen dari cakupan sasaran vaksinasi.

“Masyarakat pegunungan persentase penerimaan vaksinasi sangat rendah,” kata Robby. 

Sementara itu di sejumlah tempat, terutama pedalaman, terjadi ketimpangan dalam program vaksinasi ini. Vaksinasi di kalangan para pendatang melebihi vaksinasi pada OAP.

Hal ini cukup meresahkan pasalnya kondisi kasus Covid-19 di Papua dalam keadaan genting. Kasus sudah menyebar, bahkan menurut Robby sudah sampai di wilayah pedalaman. Rata-rata penambahan kasus baru di provinsi itu mencapai 150-400 per hari.

Setidaknya di kota Jayapura saja, setiap harinya rata-rata ada 5-15 penguburan pasien Covid-19. “Itu belum ditambah dengan kabupaten lain,” kata Robby. 

Dinas Kesehatan Papua menemukan rata-rata 80 persen pasien Covid-19 saat ini, belumlah divaksin. Mereka, kata Robby, yang meninggal hampir 70 persen belum vaksinasi. 

Ketua Sinode Gereja Kemah Injili yang juga aktivis HAM, Pendeta Benny Giay, menuturkan di samping kesimpangsiuran soal vaksin, trauma terkait perlakukan pemerintah dan aparat Indonesia terhadap OAP selama ini ini yang ikut menyebabkan vaksinasi terhadap OAP tersendat.

Kasus kekerasan dan isu rasial selama ini turut melemahkan kepercayaan OAP terhadap program-program pemerintah Indonesia seperti vaksinasi. “Tidak ada kepercayaan orang Papua terhadap Indonesia,” kata Benny.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah provinsi bisa membuat satu tim khusus beranggotakan berbagai unsur masyarakat untuk membantu melancarkan dan memonitor jalannya program vaksinasi tersebut. 

Dalam forum tersebut, dokter yang beberapa kali aktif dalam kegiatan imunisasi di Papua, Audryne Karma, menjelaskan upaya imunisasi atau vaksinasi di Tanah Papua memang kerap tersendat. Ia mengatakan stigmatisasi miring terhadap tenaga kesehatan yang melakukan imunisasi masih kental di kalangan OAP. 

“Segala sesuatu yang dilakukan tim kesehatan untuk menolong pasti dianggap membawa propaganda, atau hal terselubung,” kata putri aktivis Filep Karma tersebut.

Demi mendorong laju vaksinasi, advokat yang sering bergelut dengan isu-isu Papua, Veronica Koman, mendorong pemerintah daerah bisa menggandeng lembaga seperti gereja  yang sudah mendapat kepercayaan besar dari masyarakat.

Selain itu, agar tak menimbulkan ketakutan di tengah warga, ia meminta aparat TNI-Polri tidak perlu terjun langsung dalam vaksinasi.  “Tolong jangan terlibat dulu, jangan ganggu gereja, tolong jangan ikut campur,” kata Veronica.