Rencana Pemprov DKI menerapkan hukuman kurungan enam bulan bagi pelanggar protokol kesehatan dianggap mengesampingkan perlindungan publik di masa pandemi. Selama pemberlakuan PPKM jaminan kebutuhan hidup masyarakat masih dikesampingkan oleh pemerintah. 

Usulan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan ini diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Pekan draf revisi  dikirimkan ke kepada DPRD DKI Jakarta. Dalam draf tersebut tercantum hukuman kurungan enam bulan bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) individu dan juga badan usaha.

Ancaman kurungan enam bulan ini menambah bobot hukuman pada perda yang ada, yakni pencabutan izin usaha dengan denda sebesar 50 juta. Sejumlah anggota DPRD pun berkenan terhadap usulan tersebut. Anggota Badan Pembuatan Peraturan Daerah DKI Pantas Nainggolan beralasan penambahan bobot kurungan ini sebagai cara pamungkas membuat jera sektor usaha yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Namun, di samping usulan kurungan bagi pemilik usaha, Pemprov DKI juga mengusulkan kurungan bagi pelanggar prokes individu. 

Marudut Sianipar advokat di Kantor Hukum dan HAM Lokataru menjelaskan usulan ancaman kurungan terhadap individu tersebut bertolak belakang dengan asas perlindungan bagi warga selama pandemi yang termaktub dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Ditambah lagi, menurutnya ancaman tersebut bukan tak mungkin menimbulkan hal-hal ekstrem di kalangan warga yang sedang mengalami kesulitan finansial. “Kalau pada pasrah (dikurung), karena ada memang yang memilih lebih baik dipenjara. Bakal lebih buruk kalau mereka mau dikurung,” kata Marudut kepada Hakasasi.id, Senin (19/7). 

Belum lagi, hukuman kurungan juga berpotensi membuat tahanan-tahanan penuh dan meningkatkan penularan virus. 

Marudut meminta Pemprov DKI untuk memikirkan ulang efektivitas usulan tersebut. “(Jangan sampai) saking bersemangatnya, terus mau nerapin pidana tapi fondasi dasarnya  belum siap, takutnya amburadul dan jadi asal bikin kebijakan saja,” katanya. 

Sebelumnya Ombudsman DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI membatalkan usulan ancaman kurungan individu tersebut. Anggota Ombudsman DKI Teguh Nugroho mengatakan ancaman kurungan ini rentan dikenakan kepada warga yang harus mencari nafkah keluar rumah, sementara mereka tak memiliki perlindungan finansial saat pembatasan sosial diterapkan. 

DKI Jakarta seperti provinsi lain yang ditetapkan sebagai wilayah pemberlakukan PPKM tak menerapkan karantina wilayah yang mensyaratkan jaminan kelangsungan hidup warga. Padahal hal tersebut penting agar warga tak perlu keluar rumah saat pembatasan aktivitas dalam rangka mengurangi penularan virus.