Dugaan kriminalisasi menimpa Renita Septiyani Gani, warga Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi ketika melawan perusahaan tambang, PT. Prima Dharma. Upayanya mempertahankan tanah justru diancam dengan pidana perintangan usaha pertambangan. 

Kasus ini bermula ketika PT. Prima Dharma melakukan penambangan nikel di wilayah Desa Siuna. Aktivitas eksplorasi ini dilakukan tanpa sosialisasi dan membuat warga desa resah. Upaya rembuk menemui jalan buntu.

Pihak perusahaan mengklaim sudah mengantongi izin pertambangan atas tanah itu. Mereka menunjukkan nama-nama pemilik tanah yang memberikan izin dan haknya kepada perusahaan. Namun tak satupun warga mengenal nama itu

Aksi protes pun lantas digelar. Renita bersama beberapa warga membuat palang penutup jalan akses pekerja tambang pada akhir September 2020. . 

Perusahaan justru melaporkan balik Renita sebagai biang protes itu. Ia dijerat dengan Pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai perintangan kegiatan pertambangan dengan ancaman hukuman 1 tahun atau denda Rp 100 juta. 

Aparat justru berpihak kepada perusahaan. Mereka menetapkan Renita sebagai tersangka pada 11 November 2020. Berkas perkaranya sendiri sudah dilimpahkan ke Pengadilan Luwuk pada 5 Mei 2021 lalu. 

Kasus yang dialami oleh Renita menambah daftar kriminalisasi warga  yang berusaha memperjuangkan hak atas tanah mereka. Catatan Amnesty International menyebutkan  pada tahun 2020 terjadi setidaknya 202 penangkapan, penyerangan dan intimidasi para pembela hak asasi manusia di Indonesia. Termasuk didalamnya aktivis lingkungan yang membela hak tanah dan lingkungan. 

Kantor Hukum Lokataru yang turut mendampingi Renita, menganggap penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan justru menjadi kaki tangan bagi para pengusaha untuk menghentikan individu yang menghalangi bisnis. Tindakan ini menunjukkan sudah tidak ada lagi ruang bagi individu yang ingin bersuara dan mempertahankan kehidupannya.

“Seharusnya aparat penegak hukum mampu melihat kepentingan Ibu Renita dan warga Desa Siuna, namun hukum justru digunakan untuk melegitimasi bahwa orang-orang yg bersuara melawan pengusaha adalah pelanggar hukum yg harus dipenjarakan.” ucap Pengacara Lokataru Kantor Hukum Lokataru, Muhammad Al Ayyubi Harahap