Kegagalan PPKM Darurat mengatasi penularan Covid-19 tak membuat pemerintah mengoreksi kebijakan. Pemerintah mempertahankan tabiatnya menghindari pelaksanaan lockdown (karantina wilayah) seperti diatur UU Kekarantinaan Kesehatan. Penanganan pandemi pun sekedar otak-atik istilah PPKM.

Presiden Joko Widodo mengumumkan pengubahan pelaksanaan PPKM Darurat menjadi PPKM Level 1-4 untuk mengatasi pandemi Covid-19. Keputusan ini justru diambil setelah pemerintah gagal mencapai target menurunkan penularan Covid-19 menjadi 10.000 kasus per hari dari rata-rata yang mencapai 50.000an per hari melalui PPKM Darurat. 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta maaf karena kegagalan ini. 

Data penambahan kasus dan kepenuhan bed RS mengalami penurunan sejak tiga hari terakhir seiring dengan turunnya jumlah spesimen. Pada 18 Juli jumlah penambahan kasus mencapai 44.721 kasus (192.918 spesimen), 19 Juli sebanyak 34.257 kasus (160.686 spesimen), dan 20 Juli sebanyak 38.325 kasus (179.275 spesimen).

Sebelumnya pada 17 Juli lonjakan kasus mencapai 51.925 kasus dengan jumlah spesimen yang diteliti mencapai 251.392.

Bukannya memperketat dan menggencarkan pelacakan serta testing, presiden justru membuat pelonggaran dan memakai istilah baru dalam pembatasan. 

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Selasa malam (20/7).

Aturan PPKM Level 1-4 ini sendiri dilakukan melalui Instruksi Mendagri No. 22. Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan ini akan dilaksanakan selama lima hari, yakni hingga 25 Juli 2021. 

Koalisi masyarakat sipil mengevaluasi model status darurat berbentuk PPKM selama ini adalah akal-akalan pemerintah untuk menghindari pelaksanaan karantina kesehatan dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat, namun di sisi lain mengabaikan pemenuhan hidup warga selama pembatasan aktivitas terjadi.

Inisiator Lapor Covid-19 Irma Hidayana menjelaskan hal ini berbahaya karena memecah warga antara yang menolak dan mendukung PPKM. Padahal pembatasan aktivitas sosial tak bisa ditawar guna menahan laju penularan virus. 

“Kita memiliki masalah yang luar biasa serius ya karena kita sesama masyarakat dibenturkan,” kata Irma, dalam dalam Konferensi Pers Koalisi Warga Akses Kesehatan..

Koalisi ini terdiri dari LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, KontraS, Lokataru, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, KawalCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI),  LBH Masyarakat, dan LP3ES.

Pemerintah seharusnya mengacu pada konsep karantina yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, warga mendapat jaminan kebutuhan hidupnya. Pasalnya, pemerintah menurut Irma saat ini sudah memberlakukan penyekatan-penyekatan serupa karantina wilayah yang bertujuan membatasi kegiatan warga. Namun masyarakat tetap dibiarkan mencari makan sendiri.

“Pemerintah sudah memiliki dasar hukum undang-undang kekarantinaan kesehatan yang menjamin bahwa pengetatan wilayah, pembatasan wilayah, karantina wilayah itu ketika dilakukan, maka di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apa yang seharusnya selama ini dilakukan dengan wilayah-wilayah dibatasi,” kata Irma. 

Direktur YLBHI Asfinawati menjelaskan model-model PPKM Mikro ataupun PPKM Darurat, atau lainnya sebenarnya tak dikenal dalam UU No 6 Tahun 2018. Menurut dia model pembatasan aktivitas ini merugikan lantaran tak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan hidup. 

Manajer Program Lokataru Mirza Fahmi menyebut berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi kerap membuat warga dalam keadaan tidak menentu. Kerap kali kebijakan yang ada mengesankan pemerintah lepas dari upaya perlindungan terhadap warga di saat pandemi. “Sehingga akhirnya urusan survival bisa jadi sudah ada tidak ada sangkut pautnya lagi sama negara banyak hal,” kata Mirza

PPKM Darurat memang menyisakan duka bagi warga yang terbatas aktivitasnya, terutama mereka yang harus bertahan hidup di kala harus menjalani isolasi mandiri di rumah. 

Pembatasan kegiatan masyarakat dengan model PPKM Mikro dimulai di akhir Juni 2021 kala kasus Covid melonjak. Kantor-kantor di zona merah wajib memberlakukan WFH sebanyak 75 persen dan kapasitas tempat makan dibatasi hanya 25 persen dengan pembatasan operasional maksimal sampai pukul 20.00.

Adapun PPKM Darurat di Jawa-Bali diberlakukan sejak 3 Juli, kala kasus  harian semakin melonjak akibat penyebaran virus dengan varian Delta. Kantor-kantor non sektor esensial diwajibkan memberlakukan WFH dan larangan makan di tempat untuk restoran.

Aparat menyekat sejumlah ruas jalan guna membatasi pergerakan orang. Namun PPKM Darurat banyak dikeluhkan karena membuat keadaan ekonomi semakin sulit karena aktivitas warga dibatasi, sementara bantuan pemerintah baru dijanjikan mendekati akhir Juli 2021 ini.

Salah satu yang mulai bertindak adalah Pemprov DKI yang mencairkan bantuan tunai mulai 19 Juli. Itu pun setelah lebih dari dua pekan pelaksanaan PPKM.