Penyitaan aset kasus ASABRI dianggap serampangan. Pengacara menyebut penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh jaksa terhadap kapal milik PT. TRAM dan PT JBU janggal karena tak berkaitan langsung dengan kasus.

Plakat dengan tulisan disita di badan sembilan tugboat milik PT. Trada Alam Minera (TRAM) dan Jelajah Bahari Utama (JBU) memaksa Margo Nugroho lebih banyak diam dalam kantor. Rekan kerjanya pun kian menyusut dari 70 menjadi 16 orang, termasuk Margo. Mereka memilih hengkang dari perusahaan karena proyek kian jarang. 

Lesunya operasional perusahaan pengangkut batubara ini bermula ketika rombongan jaksa mendatangi kapal perusahaan di Samarinda pada 9 Maret 2021 lalu. Plakat sita di kapal itu berasal dari rombongan ini. Kapal-kapal itu ditengarai berkaitan kasus korupsi Asabri yang menyeret Komisaris TRAM, Heru Hidayat.

Margo dan rekannya khawatir tak bisa bekerja tetapi salah satu jaksa menenangkan anak buah kapal (ABK) PT. TRAM dengan janji bahwa kapal-kapal perusahaan tersebut masih bisa berjalan.

“Kita enggak mau menghambat hubungan tenaga kerja orang. Tapi, tetap penyitaan adalah penyitaan. Itu capt (kapten) nggak usah mikirin, ‘itu kapal segala macam’, gak usah dipikirin. Yang penting jalan saja. Sudah ada pidana yang mikirin lah,” ucap seorang petugas kejaksaan dalam video yang diperlihatkan oleh crew.

Tapi berbulan-bulan setelah kasus ini berlangsung, tak ada satu kapal pun boleh jalan. Akibatnya, satu demi satu ABK pergi dari TRAM. Ada yang pergi karena pemasukannya tidak sebesar saat masih berlayar, ada pula ABK yang tidak diperpanjang kontraknya.

“Di awal, perusahaan masih bisa membayar kru kapal. Tapi, lama-kelamaan ada beberapa kru yang sudah resign. Alasannya karena kalau cuma terima gaji saja kurang. Kalau jalan kan dapat insentif. Juni kemarin juga sudah dikurangi,” jelas Margo.

Perusahaan itu memiliki tujuh buah tugboat yang aktif berlayar, dua kapal tidak aktif, masing-masing diawaki oleh 10 ABK. Jika dulu terdapat 70 orang ABK di tempatnya, sekarang hanya tersisa 19 orang ABK yang bekerja. Sudah ada satu kapal yang sudah terlelang, sehingga saat ini ABK pun kembali berkurang sebanyak 3 orang .

“Sementara ini saya masih bertahan. Tapi, kalau kantor PHK harus menerima. Untuk sekarang ini belum cari-cari (lowongan) yang lain. Kalau saya tinggal nanti yang mengurusi siapa,” pungkas lelaki berumur 37 tahun tersebut.

Heru Hidayat sendiri terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asabri. Selain dia kasus ini menyeret tersangka lain yakni delapan orang sebagai tersangka di kasus Asabri. Mereka diantaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purn) Adam R Damiri, Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri, yaitu mencapai 22,78 triliun.

Sebanyak 17 kapal milik Heru telah disita, 9 tugboat dan 8 tongkang. Kapal-kapal ini diantaranya milik PT. TRAM dan PT. JBU. Lima kapal sitaan sudah laku dalam lelang.

Kapal Taurians Two milik PT TRAM juga sudah laku dalam lelang. Menurut Margo, pelelangan ini menyebabkan PHK terhadap sembilan ABK 

Kantor Hukum Lokataru yang tengah menangani kasus tersebut telah mengirimkan Surat Keberatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda  Menurut mereka, PT. TRAM telah dirugikan karena lelang dilakukan kepada barang yang tidak ada hubungannya dengan kasus Heru Hidayat.

Menurut Fandi Denisatria, pengacara Lokataru, suatu barang sitaan hanya dapat dilelang apabila memiliki hubungan langsung dengan kasus yang bersangkutan. Dalam kasus ini, aset milik PT. TRAM tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus korupsi Asabri Heru. Sementara Pasal 39 KUHAP menyatakan bahwa penyitaan dapat dilakukan apabila benda yang disita tersebut memiliki hubungan langsung, diperoleh atau berasal dari suatu tindak pidana. 

“Kasus korupsi Asabri sendiri terjadi dalam rentang waktu 2017 hingga 2019. Sementara kapal-kapal itu diperoleh di tahun 2001. Pada saat kapal ini dibeli juga Heru belum menjadi Komisaris dari PT TRAM,” ungkapnya.

Fandi juga mengungkapkan bahwa pelelangan yang akan dilakukan terlalu dini mengingat proses pemeriksaan tersangka Heru Hidayat belum memasuki proses hukum. Sehingga akan menimbulkan kerugian baik itu material maupun imaterial. Terlebih lagi, kapal ini merupakan aset yang produktif.

“Kapal yang akan dilelang merupakan aset yang produktif dan berkaitan dengan mata pekerjaan karyawan perusahaan sehingga pelelangan justru akan membawa dampak kerugian perekonomian negara, karena adanya pekerja yang kehilangan pekerjaannya,” jelas Fandi.